DPRD Makassar Agendakan Bahas Kembali Ranperda Covid-19

Terkini.id, Makassar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar akan mengagendakan pertemuan dalam waktu dekat untuk kembali membahas Ranperda penanganan Covid-19 di Kota Makassar.

Draft Rancangan Perda new normal tersebut sejak 2020 lalu dilaporkan telah rampung. Hanya saja, pemerintah kota belum menyetorkan draftnya ke Bapemperda untuk dibahas lebih lanjut.

“Kemarin memang ada usulan dari pemerintah terkait Perda Covid-19, dalam waktu dekat kami akan rapat di Bapemperda, apalagi hal ini berguna sebagai landasan-landasan untuk penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah kota,” ucap Ketua Bapemperda DPRD Makassar, Erick Horas, Selasa, 2 Maret 2021.

Baca Juga: Potensi Data Fiktif, Wahab Minta Inspektorat Audit Data KPM Dinsos...

Erick mengatakan pembahasan ini akan digelar secepatnya. Ketua DPC Gerindra Kota Makassar itu mengatakan untuk menguatkan langkah yang dilakukan oleh roda pemerintahan Mohammad Ramdhan “Danny” Pomanto – Fatmawati Rusdi.

Sementara, Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar Abdul Wahab Tahir berharap banyak penanganan Covid-19 ke depannya lebih terarah dan berjalan efektif.

Baca Juga: Dewan Duga Aksi Mogok Kerja Honorer Dinsos Makasssar Kedok Halangi...

“Program pertama wali kota terpilih dengan wakil wali kota ini adalah penanganan virus Covid-19 itu. Kita pasti dukung karena itu untuk kepentingan rakyat, yang jelas kita mau lihat breakdown dia dalam penanganan Covid-19,” ucapnya.

Wahab mengatakan penanganan Covid-19 harus lebih jelas, baik regulasi hingga SOP yang diberikan.

“Jadi ada arahan yang menjadi acuan dalam penanganan ini,” pungkas Demisioner Sekretaris DPD II Partai Golkar Makassar itu.

Baca Juga: Pengusaha NG Swi Piu dan Pengacara Iskandar Nawing Ikut Berkontribusi...

Sebab selama ini, Kota Makassar hanya mengandalkan regulasi penegakan protokol lewat tiga perwali yaitu perwali Nomor 36 Tahun 2020 tentang Percepatan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan Perwali 51 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan.

Serta Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19) dan Perwali Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiataan Pernikahan, Resepsi dan Pertemuan di Kota Makassar.

Sponsored by adnow
Bagikan