DPRD Pangkep Gelar Rapat Paripurna Dengarkan Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi Ranperda APBD 2026

DPRD Pangkep Gelar Rapat Paripurna Dengarkan Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi Ranperda APBD 2026

HZ
Hasbi Zainuddin

Penulis

Mulai 2026, pemerintah menitikberatkan kebijakan pada pemeliharaan infrastruktur agar tetap fungsional. Pembangunan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan juga akan dilakukan secara terpadu melalui kemitraan lintas sektor berbasis potensi lokal.

5. Fraksi PPP

Atas pandangan Fraksi PPP, Bupati mengapresiasi perhatian fraksi terhadap pembangunan daerah. Usulan prioritas pembangunan Jalan Poros Bungoro Indah–Bontopanno akan dipertimbangkan sesuai kemampuan fiskal dan dukungan dana pusat.

Pemerintah juga menegaskan komitmen menjaga lahan pertanian produktif, memperkuat pengawasan pelaksanaan pembangunan, memperbarui data penerima bansos, serta mengupayakan pembangunan tanggul pemecah ombak melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat.

Selain itu, penggunaan pupuk organik akan didorong sebagai upaya menjaga kesuburan tanah dan meningkatkan hasil pertanian, disertai penyuluhan berkelanjutan bagi petani.

Baca Juga

Tahapan Pembahasan Berikutnya

Menutup agenda rapat, DPRD dan Pemerintah Daerah sepakat melanjutkan pembahasan Ranperda APBD 2026 secara lebih mendetail. Proses penyelarasan program prioritas akan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, dan keberpihakan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pangkep.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.