DPRD Pangkep Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Dua Ranperda Strategis

Terkini, Pangkep — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang telah diserahkan oleh Bupati, yakni Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangkep Tahun 2025–2029, pada Selasa 15 Juli 2025.

Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang A Kantor DPRD ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, H. Haris Gani, S.Sos., M.Si, serta dihadiri oleh Wakil Bupati Pangkep, Drs. H. Abdul Rahman Assagaf, M.IKom, Wakil Ketua DPRD, H. Muh. Tauhid, para anggota DPRD, Sekretaris Daerah, para asisten Sekretariat Daerah, kepala OPD, camat, hingga pejabat struktural lainnya.

Pelaksanaan paripurna ini merupakan tindak lanjut dari penyerahan dua Ranperda oleh Bupati kepada DPRD, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD. Dalam rapat tersebut, tujuh fraksi menyampaikan pandangan umumnya terhadap kedua Ranperda.

Sorotan Fraksi-Fraksi

Fraksi Golkar, melalui juru bicaranya Budiamin, SE, menyoroti belum maksimalnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi. Fraksi ini mendorong optimalisasi kinerja OPD pengelola pajak, efisiensi belanja rutin, serta peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek fisik di tiap OPD. Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya pemenuhan pelayanan dasar, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Permendagri No. 59 Tahun 2023. Untuk RPJMD, mereka menekankan pentingnya kapasitas pendanaan untuk menjamin pencapaian visi dan misi pembangunan lima tahun ke depan.

Fraksi Partai Demokrat, lewat Andika Putra, S.AP, mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, namun tetap mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan APBD 2024. Mereka juga menekankan pentingnya penguatan SDM pembangunan dan sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN serta dokumen perencanaan lainnya.

Fraksi Partai NasDem, yang diwakili H. Syahruddin F, SH., MBA, menilai pelaksanaan APBD 2024 telah sesuai rencana, namun mengingatkan pentingnya perhatian serius terhadap penyelesaian status tenaga non-ASN secara profesional. Catatan hasil pemeriksaan BPK RI juga diminta untuk ditindaklanjuti secara maksimal.

Fraksi Amanat Bangsa, melalui Abdul Rauf, S.Pd., M.Pd, menekankan pentingnya efektivitas dan efisiensi belanja langsung, khususnya yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Fraksi ini juga mendorong inovasi dalam peningkatan PAD serta peningkatan kualitas layanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Mereka berharap penyusunan RPJMD dilakukan secara berbasis data, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dengan perhatian khusus pada wilayah kepulauan.

Fraksi Gerindra, Fraksi PPP, dan Fraksi Perjuangan Rakyat juga menyampaikan pandangan yang konstruktif terhadap kedua Ranperda, menekankan pentingnya sinergi kebijakan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pemerintah daerah.

Kesimpulan Paripurna

Seluruh fraksi dalam pandangan umumnya menyatakan menerima kedua Ranperda untuk dibahas lebih lanjut pada tahap persidangan berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD akan disampaikan dalam Rapat Paripurna selanjutnya, sebagai bagian dari proses pembahasan lebih lanjut terhadap kedua Ranperda tersebut.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.