Mitra Terkini
Terkini, Makassar – Fraksi Golkar dan Gerindra di DPRD Sulawesi Selatan menuntut Pemerintah Provinsi Sulsel segera menyelesaikan sisa pembayaran lahan untuk Stadion Sudiang Makassar yang mencapai lebih dari Rp18 miliar.
Tuntutan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna pembahasan Ranperda APBD Perubahan Sulsel 2026 yang berlangsung di gedung sementara DPRD Sulsel, Makassar, Jumat (11/9/2026).
Juru Bicara Fraksi Golkar, Sofyan Syam, menegaskan bahwa penuntasan ganti rugi tanah ini menjadi prioritas partainya agar dimasukkan dalam alokasi APBD-P 2026. Golkar tidak ingin sengketa lahan menjadi penghambat kelanjutan proyek fasilitas olahraga daerah tersebut.
Sofyan mengingatkan bahwa perkara hukum atas tanah tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah) di Mahkamah Agung, serta telah keluar penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri Makassar. Ia meminta Pemprov Sulsel patuh pada aturan dan memberikan kepastian hukum bagi warga.
Senada dengan Golkar, Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya, Firmina Tallulembang, meminta Pemprov Sulsel tidak lagi menunda kewajiban yang sudah bertahun-tahun terulur. Di hadapan Sekda Sulsel Jufri Rahman yang hadir mewakili gubernur, Firmina menyuarakan penekanan agar alokasi anggaran pelunasan langsung dimasukkan dalam APBD Perubahan tahun ini. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat sangat krusial agar pembangunan sarana olahraga kebanggaan warga Sulsel berjalan lancar.
- Kalla Translog Gelar Tes Narkoba bagi Seluruh Driver untuk Komitmen K3
- Dirut PLN Pimpin Langsung Peningkatan Pasokan Sistem Kelistrikan Sulawesi Bagian Selatan
- Hingga 15 September, PDAM Makassar Salurkan 2.550 M Air Bersih
- Antrean BBM di Makassar Mulai Terurai, Pertamina Tambah 17 Mobil Tangki
- Pemkab Jeneponto Gelar Rakor Bersama Forkopimda Atasi Kelangkaan BBM Dan LPG 3 Kg
Di sisi lain, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, Reza Faisal Saleh, menjelaskan bahwa area yang direncanakan untuk stadion sebenarnya telah mengantongi Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemprov. Pihaknya menilai klaim warga yang berkembang selama ini belum didukung hasil pemetaan (plotting) yang jelas dari BPN.
Meski demikian, pihak ahli waris menyebutkan bahwa dari total ganti rugi senilai Rp28,3 miliar, Pemprov Sulsel baru mencairkan sekitar Rp10 miliar pada tahun lalu, sehingga tersisa kewajiban senilai Rp18 miliar lebih yang belum dibayarkan.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.