Terkini, Makassar – Ketua Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Tenri Indah mengusulkan Dinas Pendidikan Sulsel untuk memberikan perhatian yang setara antara sekolah negeri dan swasta.
Dalam rapat kerja bersama dinas terkait, DPRD mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp5 miliar untuk mendukung operasional sekolah swasta agar bisa memberikan pendidikan gratis seperti sekolah negeri.
Andi Tenri Indah menilai kebijakan ini penting untuk menyeimbangkan kualitas dan akses pendidikan, khususnya menjelang pelaksanaan Sistem Penerimaan Siswa Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026.
“Dinas Pendidikan harus memberi perhatian yang setara bagi sekolah swasta. Jika memungkinkan, kami mendorong adanya subsidi agar sekolah swasta juga bisa menggratiskan biaya pendidikan,” ujarnya, Selasa 6 Mei 2025.
Menurut Indah sapaannya, banyak sekolah negeri kesulitan menampung lonjakan jumlah siswa setiap tahunnya. Dalam kondisi ini, keberadaan sekolah swasta bisa menjadi solusi, namun harus mendapat dukungan dana agar tetap terjangkau bagi masyarakat.
- Di Business Forum IGS 2026, Wali Kota Makassar Akan Tawarkan Peluang Investasi Strategis
- Bedah Buku Ajoeba Wartabone Hidupkan Kembali Semangat Perjuangan Tokoh Bangsa dari Indonesia Timur
- Welcome Dinner IGS 2026 di Fort Rotterdam, Wali Kota Munafri Ajak Delegasi 28 Negara Mengenal Potensi Makassar
- Munafri Arifuddin: Makassar Siap Jadi Gerbang Kerja Sama Internasional Kawasan Timur Indonesia
- Wakil Gubernur Dukung Perluasan Program RISE untuk Perkuat Sanitasi Berkelanjutan di Sulsel
Selain usulan anggaran, Komisi E juga mendorong pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Sulsel. Salah satu fokusnya adalah memperluas akses ke sekolah unggulan dengan mempertimbangkan domisili, bukan semata prestasi akademik.
Namun, rencana pembentukan sekolah unggulan baru dinilai masih perlu dikaji lebih dalam. Indah menyarankan agar rencana ini ditunda hingga ada konsultasi lanjutan dengan Kementerian Pendidikan.
“Program ini perlu dikaji secara menyeluruh dan disosialisasikan dengan baik agar tidak menimbulkan kesenjangan baru,” tegas politisi partai Gerindra itu.
DPRD juga menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi guru. Salah satu usulan yang muncul adalah penambahan jam mengajar sebagai syarat utama dalam proses sertifikasi. Langkah ini diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran.
Menghadapi SPMB 2025/2026, DPRD Sulsel meminta seluruh kepala sekolah untuk aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya menyangkut perubahan mekanisme penerimaan siswa baru.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
