Anggota Komisi D DPRD Sulsel, Muhammad Sadar menyoroti Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulsel yang memiliki utang sebesar Rp211 juta kepada pihak ketiga Afzal Putra Utama.Utang tersebut untuk membiayai Perbaikan Elektrikal Embun atau Reservoir Bendung Lelengrie Kabupaten Bone

Anggota Fraksi Partai NasDem DPRD Sulsel, Mizar Roem, memberikan apresiasi terhadap jawaban Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna di Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel (kantor sementara DPRD Sulsel), Rabu 1 Juli 2026.

DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di kantor sementara DPRD Sulsel, Selasa 30 Juni 2026.Wakil Ketua DPRD Sulsel Fauzi Andi Wawo memimpin rapat yang dihadiri anggota DPRD dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulsel.Dalam rapat itu, Achmad Fauzan Guntur mewakili Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyampaikan sejumlah catatan mengenai pendapatan, pembiayaan, infrastruktur, dan layanan kesehatan.PPP Soroti Selisih Pendapatan Rp1 TriliunAchmad Fauzan Guntur mempertanyakan selisih realisasi pendapatan daerah sekitar Rp1 triliun

Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi Partai Golkar, Lukman B

DPRD Sulsel menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan Bapenda se-Sulsel, di ruang rapat paripurna Kantor Sementara DPRD Sulsel, di Komplek Dinas Bina Marga Sulsel, Jalan AP Pettarani Kota Makassar, Kamis 25 Juni 2026.Rapat terebut membahas mengenai Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Perda nomor 1 tahun 2024 tentang Tarif Retribusi Pajak dan Retribusi Daerah

Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Rachmatika Dewi, menerima langsung aksi demonstrasi yang digelar Badan Koordinasi (BADKO) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulawesi Selatan di Kantor DPRD Sulsel, Senin 22 Juni 2026.Meski tanpa didampingi anggota DPRD lainnya, Andi Rachmatika Dewi tetap menemui massa aksi dan mendengarkan berbagai aspirasi serta tuntutan yang disampaikan mahasiswa

Pengurus National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI) Sulawesi Selatan melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk membahas persiapan pelaksanaan Pekan Paralimpik Provinsi (PEPARPROV) Sulawesi Selatan Tahun 2026 serta dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di daerah.

Ketua Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Tenri Indah meminta kepala Dinas Pendidikan Sulsel Andi Iqbal Najamuddin, agar tidak lagi menyuruh kepala sekolah tingkat SMA/SMK sederajat untuk menandatangani surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan kepala sekolah.Hal ini diungkapkan, Andi Tenri usai memimpin rapat dengar pendapat membahas persoalan tersebut dengan menghadirkan kepala dinas, di ruang Komisi E DPRD Sulsel, di Kompleks Dinas Bina Marga Kota Makassar, Jumat 12 Juni 2026.Andi Tenri mengungkapkan, sebanyak 326 kepala sekola telah diminta untuk menandatangani surat pernyataan pengunduran diri

Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Rachmatika Dewi, mengikuti kegiatan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta, Kamis 11 Juni 2026.Kegiatan yang berlangsung di Pusdiklat Kepemimpinan LAN RI dan Gedung Merah Putih KPK RI tersebut merupakan bagian dari upaya KPK dalam memperkuat nilai-nilai integritas dan antikorupsi di kalangan penyelenggara negara.PAKU Integritas dirancang untuk membangun karakter kepemimpinan yang berintegritas, beretika, dan mampu menjadi teladan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, atas Laporan Keuangan Pemprov Sulsel Tahun Anggaran 2025.