Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Achmad Baidowi, Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI, mendorong diungkapnya dugaan keterlibatan beberapa menteri dalam bisnis PCR secara gamblang.
Achmad berpendapat bahwa dilihat dari bagaimana kebijakan pemerintah terkait syarat perjalanan di masa penerapan PPKM selalu berubah-ubah, dugaan keterlibatan menteri merupakan sesuatu yang wajar.
“Harus diungkap secara gamblang benar tidaknya. Apakah kemudian pejabat itu melanggengkan ada kepentingan bisnis di balik itu. Kalau kemudian publik mencurigai, ya wajar publik curiga,” Ujar Achmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin 1 November 2021, dikutip dari CNN Indonesia.
“Karena misalnya indikator-indikator kebijakan mengenai syarat perjalanan berubah-ubah. Misalnya Jawa-Bali sudah level 1 harusnya bisa antigen [lalu] diberlakukan PCR, kenapa?” lanjutnya.
Achmad pun meminta aparat penegak hukum untuk menyelidiki lebih lanjut kebenaran dugaan tersebut. Ia mengatakan bahwa seorang pejabat negara tidak boleh berbisnis selama menjabat karena dikhawatirkan memunculkan konflik kepentingan.
“Sejauh mana keterlibatan itu, kalau langsung tidak boleh. Pejabat itu tidak boleh berbisnis, ada konflik kepentingan, kalau yang berbisnis orang lain atau saudaranya itu bisa, ini kalau secara langsung tidak boleh,” tambahnya.
Sebelumnya, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, meluruskan isu soal dugaan Luhut berbisnis tes PCR sejak awal pandemi.
Juru bicara Luhut membantah kabar Luhut ikut mendirikan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) untuk bisnis tes PCR. Dia hanya menyatakan bahwa Luhut hanya mendorong pihak swasta yang hendak membantu penanganan pandemi.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.