Terkini.id, Jakarta – Menteri Sosial Tri Rismaharini membeberkan data penerima bantuan sosial (bansos) kebanyakan ditujukan untuk keluarga lurah dan kepala desa.
Hal itu disampaikan usai menerima laporan dan protes atas hal tersebut.
Akibatnya, bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut tidak tepat sasaran.
“UU data (penerima manfaat) itu ada di pemda, kemudian pemda meminta ke desa atau kelurahan. Kami banyak dikomplain karena itu keluarganya kepala desa, lurah dan sebagainya,” ujar Risma, dikutip dari detik oleh terkini.id, Rabu 16 Juni 2021.
Oleh sebab itu, Risma mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- Menteri Sosial Kunjungi Lokasi Banjir dan Longsor di Sulsel: Tak Perlu Takut Kelaparan
- Respons Risma Usai Kantor Kemensos Digeledah KPK
- Ma'ruf Amin Perintahkan Menteri Agama dan Menteri Sosial Cegah Kekerasan Seksual di Panti Asuhan
- Begini Cara Mendapat Bansos BLT BBM, Bisa Ajukan Diri Melalui Aplikasi Cek Bansos
- Soal Tumpukan Bansos Presiden Jokowi, Anggota DPR RI: Mensos Terkesan Lepas Tanggungjawab
Risma mengatakan bahwa proses pemutakhiran data tersebut sekarang saat ini sudah mencapai 90%.
“Saat ini pembenahan data sudah 90%. Kami saat ini sedang melakukan pemetaan-pemetaan karena di dalam PKH unsurnya sangat beragam misalnya ada anggota yang disabilitas maka akan mempengaruhi penerimaan-penerimaan,” terang mantan Wali Kota Surabaya ini.
Ia kemudian mengatakan bahwa data penerima bansos akan mudah terdeteksi, lebih transparan dan mudah dipantau oleh siapa saja.
Risma menerangkan bahwa pihaknya akan membuka usulan tersebut teruntuk desa hingga struktur terkecil seperti RT dan RW.
“Oleh karena itu nanti ke depan usulan itu akan kami buka mulai dari desa, kelurahan, RT, RW itu akan bisa dipantau oleh siapa saja,” tandasnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
