Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Duh, survei ini ungkap 66,7 persen publik khawatir program JPS dikorupsi. Dalam masa rundungan pandemi Covid-19, apalagi ditambah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), membuat pemerintah melakukan berbagai cara untuk meringankan penderitaan masyarakat.
Salah satunya adalah program jaring pengaman sosial (JPS) yang digelontorkan pemerintah guna membantu masyarakat terdampak Covid-19. Kendati demikian, JPS dikhawatirkan menjadi objek korupsi oknum-oknum tak bertanggung jawab.
Hal itu dapat dilihat dalam survei terbaru Indonesia Political Opinion (IPO) bertajuk ‘Refleksi Penanganan Pandemi dan Dampak Konstelasi Politik 2024’.
Seperti dilansir dari RMOL.id, Sabtu 14 Agustus 2021, Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah menjelaskan, mayoritas responden dari 1.200 orang yang terlibat dalam surveinya menyatakan program JPS rawan dikorupsi.
“Terdapat 66,7 persen responden menyatakan program jaring pengaman sosial rawan dikorupsi,” beber Dedi dalam diskusi daring Polemik Trijaya FM, Sabtu 14 Agustus 2021.
- Sudirman Said Sebut Bansos Dijadikan Alat Politik Sama Saja Dengan Korupsi
- Begini Cara Mendapat Bansos BLT BBM, Bisa Ajukan Diri Melalui Aplikasi Cek Bansos
- Penyelidikan Kasus Bansos yang Ditemukan di Depok dihentikan, Polisi: Tidak Ditemukan Unsur Pidana Dalam Kasus Tersebut
- Hotman Paris Hutapea Tegaskan Akan Melaporkan Rudi Samin ke Pihak Berwajib Terkait Kasus Bansos yang Dikubur di Depok
- Pengacara Kondang Hotman Paris Hutapea Ditunjuk Oleh JNE Sebagai Kuasa Hukum Terkait Kasus Bansos yang Dikubur di Depok
Di samping itu, Dedi dalam surveinya juga merekam anggapan masyarakat terhadap efektivitas program JPS dan juga soal penentuan penerima berbagai bentuk bantuan yang dibuat pemerintah.
“Ada 52,7 persen yang menyatakan jaring pengaman sosial tidak signifikan membantu, dan 56,3 persen beranggapan pemilihan penerima bantuan tidak transparan dan terbuka,” imbuhnya.
Kendati demikian, IPO juga menangkap lebih rinci penilaian responden terkait efektivitas dan ketepatan sasaran sejumlah bentuk program JPS.
Untuk program bantuan tunai, sebanyak 26,9 persen responden menyatakan tepat sasaran. Kemudian, sebanyak 54,8 persen tidak tepat sasaran, dan 18,3 persen tidak menjawab atau tidak tahu.
Kemudian, dari 1.200 responden ada 51 persen yang menyatakan program bantuan tunai efektif. Sementara, sebanyak 32 persen menyatakan tidak efektif dan sisanya sebanyak 17 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.
Untuk program bantuan sembako, ada 62,1 persen responden menyatakan tepat sasaran, 34,8 persen tidak tepat sasaran, dan 3,2 persen menjawab abstain.
Selain itu, ada sebanyak 62 persen responden menyebut bantuan sembako tidak efektif, 21 persen efektif, dan 17 persen abstain.
Adapun untuk program Prakerja, 26,4 persen responden menyatakan tepat sasaran, 66,1 persen tidak tepat sasaran, dan 7,5 persen menjawab abstain.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.