Efektivitas Wajib Vaksinasi dan Sanksi Jika Menolak

Terkini.id – Masyarakat dalam bayang-bayang ancaman kewajiban vaksinasi Covid 19. Seperti yang terus digaungkan pemerintah. Respons publik terbelah, ada yang bersedia tetapi sebagian lainnya menolak.

Alasan mereka beragam. Seperti adanya kekhawatiran terhadap keamanan dan kesehatan tubuh, baik untuk jangka pendek maupun panjang. Padahal, Presiden Joko widodo sudah memberikan contoh dengan divaksinasi kali pertama (13 Januari 2021).

Selain masyarakat biasa, penolakan terang-terangan datang dari politisi, anggota dewan, dan tokoh agama. Bahkan ada dokter dan petugas kesehatan.

Upaya menghentikan polemik ditempuh organisasi profesi kedekteran (IDI). Dikeluarkan maklumat untuk mengikuti program vaksinasi.

Mungkin Anda menyukai ini:

Sementara di ibu kota Jakarta, pemerintah provinsi setempat mengeluarkan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19. 

Baca Juga: International Conference Tackling The COVID-19 Pandemic, Presiden Jokowi: Pentingnya Kerjasama...

Dalam regulasi, mereka yang menolak terancam sanksi berupa denda hingga Rp 5 juta. Pengecualian bagi masyarakat yang tidak memenuhi kriteria vaksinasi.

Ancaman lainnya bisa dijerat dengan hukuman 1 tahun penjara dan denda hingga Rp 100 juta. Seperti pernyataan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Eddy Hiriaej. Dengan rujukan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Jika diinterpretasikan lebih luas, tindakan dan kebijakan pemaksaan bukanlah perkara sederhana. Langkah itu memiliki dampak berganda. Bisa saja menambah stigma negatif masyarakat seperti kecurigaan.

Baca Juga: Dibandingkan Terawan, Ariel Dinilai Lebih Piawai dalam Menjelaskan Vaksin Covid-19

Terus, apa sebenarnya yang salah dari kebijakan pemerintah? pertanyaan ini saya awali dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan survei yang dilakukan Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC). 

Hasil survei menunjukan, ada 40 persen responden menyatakan masih pikir-pikir untuk mengikuti vaksinasi Covid 19.

Sebanyak 17 persen responden menyatakan tidak akan melakukan vaksin. Hanya 37 persen responden yang menyatakan secara tegas bersedia melakukan vaksin.

Hal ini tidak terlepas dengan dua faktor yang menjadi pertimbangan seperti keamanan dan efektifitas.

Lembaga itu menyebut masih ada responden yang tidak percaya dengan keamanan vaksin Covid-19 yang diadakan pemerintah.

Persentasenya mencapai 23 persen. Sedangkan, 56 persen responden merasa percaya dan sisanya memilih tidak berpendapat.

Efektivitas vaksin Covid-19 yang disediakan pemerintah untuk membentuk imunitas tubuh juga menjadi bahan survei. Dipercayai oleh 55 persen responden. Yang tidak percaya 21 persen dan 24 persen tidak berpendapat.

Data hasil survei tidak hanya menjadi pegangan. Penulis juga bertanya secara acak ke sejumlah orang untuk memahami lebih dalam pandangan, persepsi, serta perhatian mereka tentang vaksinasi Covid-19. 

Dalam dialog singkat, salah seorang warga Makassar yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima. Dia mengaku siap divaksin jika ada jaminan dari pemerintah. 

Seperti keamanannya. Mereka takut menjadi kelinci percobaan. Pemerintah perlu menjabarkan dampak negatif setelah divaksin dan memberi penjelasan yang detail.

Ada juga yang secara tegas menolak. Salah satu pekerja swasta itu memandang vaksin pasti akan membawa dampak buruk terhadap tubuh. 

Kedua fakta itu menjadi rujukan penulis. Selanjutnya mengkaji apakah langkah pemerintah ampuh, sehingga warga mengikuti vaksinasi.

Diketahui langkah yang dipilih berupa menebar ancaman berupa sanksi denda hingga pidana bagi mereka yang menolak.

Dalam sudut pandang saya, pemerintah sebaiknya melakukan kajian terlebih dahulu sebelum mengambil kebijakan. 

Dibutuhkan strategi dan teknik dalam membangun komunikasi yang efektif agar tujuan program tersebut tercapai.

Cara persuasif bisa dipilih agar masyarakat dapat mudah dirangkul.

Secara garis besar, komunikasi persuasif adalah bentuk komunikasi yang dirancang untuk mengubah sikap atau perilaku komunikan (seseorang atau kelompok) ke arah peristiwa atau gagasan, yang dilakukan secara verbal ataupun non-verbal.

Sementara Richard M. Perloff dalam buku The Dynamics of Persuasion mengartikan persuasi adalah sebuah proses simbolik di mana komunikator mencoba meyakinkan orang lain untuk mengubah sikap atau perilaku mereka mengenai suatu masalah melalui transmisi pesan dalam suasana pilihan bebas.

Banyak faktor menentukan keberhasilan atau ketidak berhasilan suatu pesan yang bertujuan persuasif. Salah satunya komunikator.

Dalam konteks ini, sebaiknya di posisi itu ditempatkan dokter karena tokoh yang dipercaya masyarakat. Disusul pejabat pemerintah, tokoh publik dan tokoh agama.

Substansi pesan juga perlu menjadi perhatian. Karena kunci dari komunikasi ini ialah adanya membangun kepercayaan publik. 

Dampaknya, masyarakat secara sadar dan tulus menyatakan kesediaannya untuk divaksin. 

Sementara hingga saat ini pendemi belum memberikan tanda akan berakhir. Grafik penularan dan korban terus menunjukkan peningkatan.

Hal ini menandakan kerja keras pemerintah  belumlah berakhir. Usaha yang dijalankan perlu digandakan. Dengan mengajak dalam bingkai kegiatan edukasi secara masif.

Dengan semangat dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat yang ada, penulis menyakini mampu menang melawan Covid-19.

 

*Irnawati M.Ikom, Dosen Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Bagikan