Mitra Terkini
Pemerintah Kabupaten Gowa: 6,5%
Yayasan dan publik: sisanya.
Komposisi ini menunjukkan bahwa Lippo Group merupakan pemegang saham pengendali GMTD, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 29 POJK 10/2022.
Kendali dan Pengaruh Lippo di GMTD
Kuasa Hukum Kalla juga menyebut, susunan direksi dan komisaris PT GMTD didominasi oleh individu yang memiliki latar belakang dari Lippo Group, baik yang pernah maupun yang masih aktif bekerja di dalam kelompok usaha tersebut.
Selain kepemilikan, pengaruh Lippo juga tampak nyata melalui berbagai proyek strategis di kawasan Tanjung Bunga. Sejumlah fasilitas utama di kawasan GMTD menggunakan merek Lippo, seperti Siloam Hospitals, Sekolah Dian Harapan, dan Global Trade Center (GTC) Makassar.
- Tayangan Piala Dunia 2026 Bisa Diakses di MAXStream TV, Warga Indonesia Hingga Pelosok Bisa Menikmati
- Asmo Sulsel Ajak Pengguna Honda Scoopy Jelajahi Ikon Kota Makassar Lewat "Your Mode, Your Ride"
- Wali Kota Munafri Sebut Data Akurat Jadi Dasar Pembangunan dan Investasi Makassar
- Diskominfo dan Dinas Kesehatan Sidrap Berkolaborasi dalam Implementasi TTE
- BI Sulsel Kuatkan Kampanye Ekonomi dan Keuangan Syariah Melalui Training of Trainers
Kehadiran fasilitas-fasilitas tersebut menegaskan bahwa arah pengembangan kawasan berada dalam ekosistem bisnis Lippo Group — mencakup sektor ritel, kesehatan, pendidikan, hingga perumahan.
Eksekusi Lahan oleh Pihak Lippo
Indra Yuwana dari Lippo memimpin langsung tindakan eksekusi di lapangan pada Senin, 3 November 2025, didampingi oleh Mayjen TNI Achmad Adipati Karna Widjaya, yang mengaku sebagai Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
Minimnya Manfaat bagi Pemerintah Daerah
Kalla menyebut, meskipun pemerintah daerah memiliki sebagian saham di GMTD, dividen yang diterima sangat kecil.
Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 9 Januari 2024, Wali Kota Makassar saat itu, Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto, menyatakan bahwa kehadiran GMTD tidak memberikan dampak ekonomi signifikan kepada pemerintah daerah, bahkan saham Pemda mengalami dilusi.
Sebagai ilustrasi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki 13% saham hanya menerima dividen sebesar Rp58 juta untuk tahun buku 2022.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.