Evaluasi Triwulan IV: SILPA Pemerintah Kota Makassar Rp 1 Triliun

Terkini.id, Makassar – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar Andi Khadijah Iriani mengatakan, sampai 17 Desember 2019, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (SILPA) Pemerintah Kota Makassar tercatat masih sekitar Rp 1 triliun.

Hal ini disampaikan Iriani usai rapat monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan APBD Triwulan IV di Balai Kota Makassar.

Iriani menyebut anggaran paling banyak tersumbat di kecamatan. Serta beberapa kegiatan fisik yang belum jalan.

Baca Juga: Berulang, Serapan Dana Kelurahan di Kota Makassar Tidak Maksimal

“Potensi SILPA akan berada pada kisaran Rp 300 sampai Rp 400 miliar di akhir tahun,” ungkapnya, Selasa 17 Desember 2019.

Kendati begitu, ia mengatakan pihak kecamatan sudah berjanji bahwa realisasi fisik rampung 100 persen di akhir tahun. Namun realisasi keuangan belum tentu tercapai.

Baca Juga: Anggaran Pembangunan Pemkot Dialihkan untuk Penanganan Wabah Corona

“Kenapa, misalnya tender, pagu anggaran 100, ternyata pada saat lelang (penawaran) cuma 90 berarti ada sisa tender. Jadi fisik bisa 100 persen, keuangan tidak 100 persen,” ungkapnya.

“Pasti ada sisa, apalagi bila pelelangan setelah perubahan anggaran. Berarti tidak bisa pakai lagi. Tapi SILPA bukan berarti buruk ya,” pungkasnya.

Menurut Iriani, realisasi fisik akan terus berjalan sebelum 1 Januari 2020.

Baca Juga: Bappeda Makassar Target Musrenbang Kecamatan Rampung Awal Februari 2020

Ia pun mencontohkan bahwa realisasi keuangan Kecamatan Tallo hanya 55,24 persen. Namun, setelah camat menjelaskan saat monev hasilnya realisasi fisik sudah mencapai 74 persen.

Berdasarkan data rekapitulasi laporan realisasi belanja langsung, semua kecamatan belum ada yang mencapai sampai 80 persen, baik fisik maupun keuangan.

“Kalau kita melihat secara tertulis rendah sekali. Tapi masing-masing kepala SKPD dan kecamatan menjelaskan bahwa per hari ini sudah sekian,” kata Iriani.

Memang, kata dia, pemerintah kota berharap realisasi fisik di akhir tahun 2019 berada di atas 90 persen.

“Harus realisasinya selesai sampai dengan 31 Desember pukul 23:59 Wita,” paparnya.

Selain itu, Ia mengatakan bila pihak kecamatan, tak melaksanakan realisasi kecamatan maka anggarannya pasti mengendap.

“Saat ini ada yang Rp 5 miliar, jadi memang besar kalau kalau dana kelurahan tidak terserap,” ungkapnya.

Sponsored by adnow
Bagikan