FPR Sulsel Gelar Konferensi Pers, Tolak Omnibus Law Cipta Kerja

Tulisan ini adalah kiriman dari Citizen, isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
Laporkan tulisan
FPR Sulsel menggelar konferensi pers untuk menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Senin 23 Maret 2020. (Istimewa)

Terkini.id,Makassar – Front Perjuangan Rakyat (FPR) Sulawesi Selatan menggelar konferensi pers untuk menyampaikan sikap penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja. Senin (23/03/2020).

FPR Sulsel merupakan aliansi yang dalam kesempatan ini menghimpun beberapa organisasi, yakni BEM FIS UNM, BEM FBS UNM, BEM STMIK AKBA, BEM FE UNM, AGRA SULSEL, PEMBARU SULSEL, HIMA Sejarah FIS UNM, HMJ KEPLEK FIK UNM, FMN Makassar, SERUNI Makassar,dan Komunitas Lingkar Nalar.

Sebelumnya FPR Sulsel berencana menggelar aksi protes, namun kemudian dialihkan menjadi konferensi pers karena perkembangan persebaran wabah virus corona (Covid-19) yang dinilai semakin meluas. Selain itu, pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja yang di jadwalkan DPR RI pada Senin, 23 Maret 2020 secara resmi diundur.

Juru bicara FPR Sulsel Heryanto saat membacakan pernyataan resmi menyampaikan bahwa Omnibus Law Cipta kerja merupakan ketundukan pemerintahan Jokowi terhadap Investasi. Omnibus Law Cipta kerja dinilai merupakan bentuk “karpet merah” yang diberikan oleh pemerintahan Jokowi bagi investasi asing.

Hal-hal yang dianggap krusial dalam omnibus law klaster ketenagakerjaan diantaranya adalah pengupahan yang menghapuskan  upah minimum kota/kabupaten  (UMK) dan upah minimum sektoral (UMSK), fungsi dewan pengupahan dihapuskan, tidak ada sanksi bagi pengusaha yang membayar buruh dibawah ketentuan upah minimum, serta struktur skala upah diatur secara sepihak oleh pemerintah.

Selain itu, buruh yang tidak masuk kerja karena sakit, perempuan yang haid, menikah atau menikahkan anaknya, menjalankan tugas Negara, hingga menjalankan tugas serikat maka upahnya tidak dibayar. Padahal jika mengacupadai Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 diatur bahwa upah buruh yang tidak masuk kerja karena hal tersebut diatas tetap dibayarkan.

Tenaga kerja asing (TKA) juga diniai akan dipermudah masuk ke Indonesia, bahkan untuk buruh kasar/unskill. TKA tidak diwajibkan bisa berbahasa Indonesia, dampaknya transfer of job/knowledge sulit dilakukan, jika dalam UUK diatur jabatan tertentu tidak boleh diisi oleh TKA, maka dalam RUU ini hal tersebut dihilangkan, sehingga posisi dosen, rektor, bahkan tenaga administrasi bisa diisi TKA. Sanksi pidana bagi pengusaha dihilangkan, misal jika pengusaha tidak memberikan hak-hak kepada buruhnya, jika dalam UUK no.13 th 2003 bisa dipidana, maka dalam RUU ini dihapuskan.

Omnibus Law juga disebut memperbolehkan izin Hak Guna Usaha (HGU) selama 90 tahun. Selain itu, sanksi pidana akan dihilangkan bagi perusahaan perusak lingkungan. Syarat perusahaan untuk memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) akan dihilangkan. Hal ini akan memberikan karpet merah bagi pengusaha untuk merusak sumber daya alam. Sementara itu, rakyat akan menanggung dampak banjir, longsor, dan bencana alam lainnya.

Pemerintah menjamin akan mengawal investor hingga mendapatkan tanah. Sehingga kaum tani kita terancam menghadapi perampasan tanah yang semakin massif. Singkatnya, Omnibus Law hanya akan memperburuk kualitas hidup rakyat dengan semakin lemahnya daya tahan hidup rakyat dan daya tahan lingkungan.

FPR Sulsel meyakini bahwa semua masalah yang dihadapi kaum buruh dan rakyat Indonesia saat ini hanya bisa terwujud apabila land reform sejati & industrialisasi nasional dijalankan, bukan dengan Omnibus Law. Karena Land reform sejati menjadi pondasi dasar untuk melenyapkan sistem pertanian terbelakang dan monopoli sumber kekayaan alam sehingga negara akan memiliki cadangan untuk membangun industri nasional yang mandiri dan berdaulat.

Selain itu, FPR Sulsel dalam kesempatan ini juga menyampaikan dukacita yang mendalam atas penderitaan yang dialami oleh masyarakat akibat merebaknya wabah corona (Covid-19). FPR Sulsel mengecap sikap pemerintahan Jokowi yang dinilai gagal dalam melindungi rakyat dari wabah corona.

“Kami menyampaikan duka yang mendalam kepada seluruh rakyat Indonesia atas bencana wabah pandemi Corona. Bagi rakyat yang saat ini sedang dalam masa pengobatan semoga segera mendapat kesembuhan. Sementara bagi seluruh rakyat Indonesia, mari bersama kita bersatu berjuang menghadapi penyebaran virus ini dan menuntut dipenuhinya hak demokratis rakyat,” ucap Heryanto.

Dalam kesempatan ini, FPR Sulsel menyampaikan tuntutan kepada pemerintah Jokowi, yaki :

 

  1. Tolak dan batalkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
  2. Tolak skema politik upah murah.
  3. Berikan hak cuti kerja, utamanya hak cuti haid, melahirkan, keguguran, menikah/menikahkan bagi buruh perempuan.
  4. Cabut UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi.
  5. Hentikan perampasan dan monopoli tanah.
  6. Berikan pendidikan gratis dan kepastian lapangan kerja.
  7. Hapus sistem kerja kontrak, magang, dan outsourcing.
  8. Cabut PP 78 tentang Pengupahan dan tetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan standar buruh dan keluarganya.
  9. Hentika PHK dengan dalih apapun.
  10. Hentikan diskriminasi terhadap kaum perempuan di semua sector.
  11. Hentikan intimidasi dan pembungkaman demokrasi terhadap aspirasi mahasiswa dalam kampus maupun aspirasi politik rakyat.
  12. Jalankan land reform sejati dan bangun industrialisasi nasional yang mandiri dan berdaulat.

 

 

 

Komentar

Rekomendasi

Berita Lainnya

Akibat Informasi Hoax di Facebook dan Whatsapp Warga Memburu Bahan Pangan untuk Beberapa Hari

Antisipasi Corona, Peserta Seleksi Penerimaan Anggota Polri 2020, Polda Sulsel Laksanakan Verifikasi Online

Peduli Wabah Corona, Kerukunan Keluarga Bone Bagikan 690 Masker Gratis

Ada Apa, Seorang Pemuda di Amankan Unit Opsnal  Polres Gowa

YBM PLN Tetap Bantu UMKM Masyarakat di Tengah Wabah Covid-19 Bersama IZI Sulsel

UNM Berikan Keringanan Bagi Mahasiswanya Ditengah Pembelajaran Daring

Pemuda Malangke Lakukan Aksi Penyemprotan di Setiap Wilayah

Kapolres Gowa Lepas Secara Resmi BKO Brimob Polda Sulsel, Setelah Seminggu Bertugas

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar