Gagal Tuntaskan Temuan BPK, Wali Kota Makassar Sebut Inspektorat Telah Mati

Terkini.id, Makassar – Sebanyak 16 temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar ditengarai lantaran lemahnya pengawasan Inspektorat Kota Makassar

Temuan tersebut dipublikasikan pada 8 Juli 2021, setelah itu dilimpahkan ke Inspektorat Kota Makassar dengan masa kerja selama 60 hari.

Namun, masa waktu pemeriksaan tersebut sudah melewati batas waktu dan Inspektorat gagal menuntaskan temuan BPK. Inspektorat dinilai tak bekerja dengan baik untuk menuntaskan kerugian negara.

Baca Juga: Gedung Baru Detasemen Gegana Sat Brimobda Sulsel Dilengkapi Prasarana Terbaik

Temuan BPK lantas dilimpahkan ke Polda Sulsel. Saat ini pihak Polda telah mengumpulkan data untuk mengusut temuan tersebut.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan Inspektorat telah mati. Ia menilai kelalaian inspektorat menjalankan tugas dengan baik berdampak terhadap kinerja pemerintahan.

Baca Juga: Kawal Peringatan Hari Sumpah Pemuda, Polrestabes Makassar Jaga Titik-Titik Rawan

“Saya sudah minta izin, mau bongkar itu. Kasian orang,” kata Danny Pomanto, Rabu, 8 September 2021.

Salah satu masalah yang krusial yakni pembayaran sewa jaringan CCTV di Dinas Kominfo Kota Makassar dinilai tak wajar.

Dalam temuan BPK tersebut, pembayaran sewa CCTV mengalami kelebihan pembayaran sehingga harus dimintai pertanggungjawabannya kembali.

Baca Juga: Kawal Peringatan Hari Sumpah Pemuda, Polrestabes Makassar Jaga Titik-Titik Rawan

Tercatat kelebihan pembayaran Sebesar Rp1.800.000,00. Tidak Sesuai Spesifikasi Rp273.000.000,00, dan Pemborosan Keuangan Daerah Sebesar Rp 584.100.000,00.

“Dia belanjakan semua, dia kasih habis memangmi. Saya suruh buru ini CCTV,” ungkapnya.

Sebelumnya, Danny mengaku heran dengan Inspektorat. Sebab hasil audit BPK belum dituntaskan hingga saat ini.

“Jadi tanya inspektorat kenapa bisa begitu, karena tidak enak kalau saya, nanti dipikir ada politiknya,” kata Danny.

Danny memastikan jika hal tersebut sudah berkaitan dengan persoalan hukum dirinya bersikap tegak dan berada pada garis lurus.

“Karena sampai sekarang belum ada laporan tindak lanjutnya. Tetapi pokoknya kalau hukum, saya tegak lurus dan garis lurusji ” terangnya.

Adapun 16 temuan BPK yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), antara lain: 

1. Pemerintah Kota Makassar menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah tidak sesuai perda APBD.

2. Kesalahan penganggaran atas belanja modal dan belanja barang pada OPD pemerintah Kota Makassar.

3. Pembayaran gaji dan tunjangan PNS pemerintah Kota Makassar tidak sesuai ketentuan.

4. Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah tidak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 dan Peraturan Wali Kota.

5. Pertanggungjawaban Belanja Kegiatan Peningkatan Kapasitas Laskar Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Tidak Sesuai Kondisi Sebenarnya.

6. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Karoseri Truk pada Dua OPD Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp300.000.000,00.

7. Kegiatan Sewa Jaringan CCTV Terintegrasi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika TA 2020 Melebihi Nilai HPS yang ditetapkan. Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp1.800.000,00. Tidak Sesuai Spesifikasi Rp273.000.000,00, dan Pemborosan Keuangan Daerah Sebesar Rp584.100.000,00.

8. Pelaksanaan Belanja Modal pada Tiga OPD Tidak Sesuai Ketentuan dan Denda Keterlambatan Belum Dipungut Sebesar Rp515.308.156,51.

9. Belanja Modal Sebesar Rp39.562.083.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Dibangun Bukan Di atas Tanah Milik Pemerintah Kota Makassar.

10. Kekurangan Kas pada Bendahara Pengeluaran BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Makassar sebesar Rp452.606.819,00.

11. Penatausahaan Piutang Retribusi Sampah Kota Makassar Tidak Tertib.

12. Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Tetap Pemerintah Kota Makassar Belum Memadai.

13. Pemanfaatan Tanah Pemerintah Kota Makassar oleh PT KDP Tidak Didasarkan atas Perjanjian Kerjasama Antara Kedua Pihak.

14. Kerjasama Kemitraan Pemerintah Kota Makassar dengan PT PMK Tidak Sesuai Ketentuan.

15. Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Kota Makassar Belum Dikelola Sesuai Ketentuan.

16. Utang Belanja pada 3 OPD Tidak Didukung Dengan Data Pendukung yang Andal Senilai Rp449.438.426,00.

Bagikan