Gubernur Izinkan Tambang Pasir Laut, Nelayan Kodingareng Berutang Hingga Rp20 Juta

Suasana saat Nelayan, Jurnalis, dan Aktivis Lingkungan menolak pengerukan tambang pasir laut di wilayah tangkap Nelayan beberapa waktu lalu

Terkini.id, Makassar – Risal, salah seorang Nelayan Kodingareng bercerita bahwa akibat izin dan aktivitas tambang pasir di wilayah tangkap nelayan, warga Kodingareng yang mayoritas bekerja sebagai nelayan terus mengalami masalah ekonomi.

Seperti hasil tangkapan yang terus menurun, bahkan menghilang. Hal ini membuat utangnya menumpuk hingga puluhan juta rupiau.

“Utang saya sudah mencapai Rp20-an juta. Maka dari itu, Gubernur harusnya peka dengan masalah yang dialami para nelayan di Pulau Kodingareng. Kami pun meminta Bapak Nurdin Abdullah tidak mengorbankan para nelayan, dan menghentikan penambangan pasir laut di wilayah tangkap nelayan,” kata Risal, Selasa, 29 September 2020.

Untuk itu, Nelayan Pulau Kodingareng terus mendesak Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah agar menghentikan dan mencabut izin tambang pasir laut di wilayah tangkap nelayan.

Selain itu, para nelayan mulai menanyakan alasan Nurdin menerbitkan izin tambang di wilayah tangkap nelayan.

Menarik untuk Anda:

Risal mengatakan, hingga saat ini tidak mengetahui alasan pemerintah menerbitkan izin tambang.

Ia pun ingin mengetahui alasan Gubernur memberikan izin tambang pasir laut di wilayah tangkap nelayan.

“Saya mau tahu apa alasan Pak Nurdin Abdullah memberikan izin bagi perusahaan di wilayah tangkap nelayan. Kenapa pak Gubernur tidak meminta persetujuan nelayan sebelum menerbitkan izin?” tanyanya.

Di sisi lain, ia juga mengatakan bahwa nelayan Kodingareng sudah mengetahui adanya keterlibatan mantan tim sukses Gubernur pada perusahaan tambang pasir laut.

Risal pun mengaku tidak menyangka kalau Gubernur Nurdin rela mengorbankan ribuan nelayan di Pulau Kodingareng untuk para koleganya.

“Mungkin karena kami rakyat kecil dan tidak tahu apa-apa sehingga pemerintah rela mengorbankan kami dan menghancurkan wilayah tangkap kami” jelasnya.

Diketahui, Aktivitas tambang pasir laut di kawasan spermonde telah berlangsung sejak Februari 2020.

Hingga hari ini, tambang tersebut belum dihentikan oleh Gubernur Sulsel.

Koalisi Nasional Selamatkan Laut Indonesia pun menduga telah terjadi praktek gratifikasi sebagai balas jasa politik pada penerbitan izin tambang pasir laut yang saat ini ditambang oleh PT Boskalis.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Gubernur Umumkan UMP Sulsel, Naik 2 Persen

Pembangunan Rest Area Sidrap Tahap Pertama Selesai Desember, Akan Dilengkapi Waterboom

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar