Hasanuddin Contact Gelar Pertemuan dengan Pj Wali Kota Makassar, Ini yang Dibahas

Terkini.id, Makassar – Hasanuddin Contact melakukan pertemuan audiensi dengan Pj Wali Kota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin, Selasa 12 Januari 2021, di Lantai 11 Balaikota Makassar.

Pertemuan itu mendiskusikan tentang optimalisasi Perda No. 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Makassar. Adapun yang turut hadir adalah Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Bagian Hukum dan HAM Kota Makassar.

Di sesi awal, Sri Wahyuni selaku Planning and Operation Officer Hasanuddin Contact memaparkan tingkat kepatuhan terhadap Perda KTR hanya sekitar 11.8% pada tahun 2018.

Menurutnya, penyebab rendahnya tingkat kepatuhan tersebut salah satunya disebabkan oleh masih banyak tatanan KTR yang tidak memasang tanda KTR (77.9%). 

Mungkin Anda menyukai ini:

“Tatanan yang paling patuh adalah fasilitas kesehatan, seperti puskesmas dan rumah sakit,” ujarnya.

Baca Juga: Wawali Makassar: Partai Gelora Adalah Keluarga Besar Kami

Sementara itu, Pj Wali Kota Makassar Prof Rudy mengapresiasi Hasanuddin Contact karena peduli terhadap kesehatan.

Rudy juga mengungkapkan bahwa jika Kota Makassar ingin maju, salah satu indikatornya adalah Makassar harus hadir dengan lingkungan yang ramah bagi bukan perokok.

“Tetapi tidak bisa dipungkiri masih banyak orang yang kecanduan terhadap rokok. Maka regulasi yg ketat tetap mengakomodir mereka yang masih merokok tanpa menganggu hak bukan perokok. Demikian alasan adanya Perda KTR,” tuturnya.

Baca Juga: Resmi Luncurkan Makassar Recover, Danny Pomanto: Tugas Pemimpin Harus Jawab...

Prof. Alimin Maidin, selaku Direktur Hasanuddin CONTACT menyampaikan ada sekitar Rp 3.2 Miliar yang dibakar setiap hari oleh perokok. Padahal uang sebesar itu dapat digunakan untuk membangun 2 masjid di Kota Makassar.

Rudy juga menambahkan, pelaksanaan Perda KTR ini harus dilakukab secara bertahap, dimulai dari kantor pemeritah (Kantor Balaikota) dan tempat umum seperti Pantai Losari.

Sedangkan Kepala Dinas Kesehatan mengharapkan adanya kemudahan dalam perizinan pemasangan papan wicara KTR di Pantai Losari dan CPI. 

‘Agar dapat menjadi sarana sosialisasi kepada masyarakat bahwa Pantai Losari termasuk tatanan KTR,” ujarnya.

Tindak lanjut dari diskusi tersebut adalah perlunya melakukan pertemuan lintas SKPD yang bertanggung jawab terhadap 7 tatanan yang termasuk KTR sesuai Perda 4/2013.

Tujuannya yakni untuk membahas tentang peran dan tanggung jawab setiap SKPD dalam implementasi Perda KTR, terutama pemantauan dan penegakan perda.

Bagikan