NETWORK
Terkini.id, Makassar – Seleksi Laskar Pelayan Publik Berintegritas atau Laskar Pelangi yang ditarget rampung pada akhir Desember 2021 molor dari jadwal. Pemerintah Kota Makassar berencana mengumumkan hasil seleksi pada pekan ini.
“Minggu ini kita tentukan, minggu depan kita umumkan,” kata Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, Selasa, 11 Januari 2021.
Sebanyak 12 ribu pendaftar Laskar Pelangi merupakan tenaga kontrak lama yang SK-nya telah berakhir. Saat ini mereka bekerja tanpa mengantongi SK.
Terpisah, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar, I Dewa Gede Widya Darma mengungkapkan, pihaknya masih menunggu penyetoran nilai peserta, utamanya hasil wawancara petugas kebersihan.
“Salah satu indikatornya adalah wawancara yang dilakukan di kecamatan masing-masing. Ini kami tunggu lengkap semua untuk tenaga kebersihan,” ungkap Dewa.
Dewa mengaku belum ada jadwal pasti kapan pengumuman hasil seleksi bisa dilakukan. Dia berharap penyetoran nilai peserta bisa rampung dalam waktu dekat.
“Kami maunya serentak mengumumkan jadi tidak dicicil,” jelasnya.
Sementara, Kepala Bidang Kepegawaian dan Informasi Badan BKPSDM Makassar, Muh Ilham Rasul mengatakan peserta yang mengikuti seleksi Laskar Pelangi mencapai 14.500 pendaftar, 2.500 di antaranya adalah pendaftar baru.
Saat ini, total jumlah pegawai di pegawai di Pemkot Makassar berjumlah 22.966. terdiri atas 10.566 pegawai negeri sipil (PNS), dan 12.400 tenaga kontrak.
Berdasarkan laporan Bagian Organisasi Tata Laksana (Ortala), kata Ilham, jumlah ini sudah sesuai dengan kebutuhan pegawai di Pemkot Makassar.
“Jadi kalau dihitung-hitung sebenarnya seimbang dengan kebutuhan. Kebutuhan pegawai itu 22 sampai 23 ribu orang,” ungkapnya.
Meski begitu, belum diketahui pasti berapa total jumlah tenaga kontrak yang bakal diterima Pemkot melalui seleksi Laskar Pelangi ini.
Kepala BKPSDM Makassar, Andi Siswanta Attas berujar, jumlah tenaga kontrak bakal disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
“Nanti disesuaikan dengan kebutuhan karena yang mengetahui kebutuhan pegawai itu masing-masing OPD,” ungkapnya.