Ini Alasan Rencana Pungutan Pajak Khusus Pindah Ibu Kota Dikritik Habis-habisan!

Terkini.id, Jakarta – Ini Alasan Rencana Pungutan Pajak Khusus Pindah Ibu Kota Dikritik Habis-habisan! Memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) sejatinya membutuhkan dana yang besar dan berjumlah fantastis, yaitu Rp 446 triliun. Secara umum berasal dari beberapa alternatif pembiayaan, mulai dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga swasta.

Kendati demikian, pemerintah juga mulai ancang-ancang untuk menarik pajak khusus ibu kota baru. Rencana tersebut ada dalam Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) yang saat ini tengah dibahas DPR.

Menanggapi hal tersebut, pakar ekonomi sekaligus Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu tampak heran atas kebijakan tersebut. Ia mengatakan, rencana penarikan pajak khusus IKN ini tidak teratur atau rancu, bahkan tidak memiliki kedudukan hukum.

Baca Juga: RUU IKN Disetujui, Aktivis: Jokowi Harus Keluar dari Jakarta dan...

“Itu rancu, dia (RUU IKN) sebutkan boleh memberikan pungutan khusus IKN, pungutan khusus IKN pasal 24. Jadi itu tidak ada kedudukan hukumnya,” tegas Anggito dalam Rapat Dengar Pendapat Umum RUU IKN dengan Panitia Khusus RUU IKN di Jakarta, Kamis 9 Desember 2021.

Ia menjelaskan, istilah pungutan khusus tersebut harus memiliki dasar Undang-undangnya. Oleh sebab itu, sebut Anggito, pajak atau pungutan akan dibebankan kepada masyarakat.

Baca Juga: Serba-serbi Suara Warga Tolak Ibu Kota Nusantara, ‘Jangan Sampai Seperti...

“Ada satu item yang saya tidak tahu, ada namanya pungutan khusus IKN pasal 24. Kalau pungutan itu harus ada Undang-undangnya Pak, karena dia beban kepada negara, beban kepada masyarakat,” bebernya.

Untuk itu, Anggito menyarankan seharusnya tidak ada bentuk pungutan pajak khusus IKN. Jika pun ada, maka pemerintah harus menjelaskan ketentuan-ketentuannya.

“Jadi harus ada ketentuannya, menurut saya (seharusnya) tidak ada. Kalau pusat ada dua (jenis) pajak dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) kalau daerah ya ada pajak daerah dan kontribusi daerah. Itu saja tidak ada yang lain,” imbuhnya, seperti dilansir dari detikcom, Kamis 9 Desember 2021.

Baca Juga: Serba-serbi Suara Warga Tolak Ibu Kota Nusantara, ‘Jangan Sampai Seperti...

Sekedar diketahui, Pasal 24 ayat 2 RUU IKN dijelaskan, dalam rangka pendanaan untuk penyelenggaraan IKN, Pemerintahan Khusus IKN dapat melakukan pemungutan pajak dan/atau pungutan khusus IKN.

Pada bagian penjelasan diterangkan, yang dimaksud dengan pajak dalam ayat 2 adalah pajak yang berlaku khusus untuk IKN. Sementara yang dimaksud dengan pungutan adalah termasuk jenis-jenis retribusi yang berlaku khusus untuk IKN.

“Pajak dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, berlaku secara mutatis mutandis sebagai pajak dan pungutan khusus IKN,” demikian bunyi ayat 3.

Dijelaskan lebih lanjut, berlaku secara mutatis mutandis sebagai pajak dan pungutan khusus IKN, namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai objek, subjek, wajib pajak/retribusi, dasar pengenaan, serta tarif pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah,” demikian bunyi ayat 4.

Bagikan