RUU IKN Telah Disahkan Jadi Undang-Undang, Ridwan Kamil : Yang Harus Ditanyakan Justru Jakarta Setelah Ditinggal, Jadi Apa

Terkini.id, Jakarta – Terkait Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) yang telah disahkan menjadi undang-undang, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil turut menanggapi hal tersebut.

Ridwan Kamil mengimbau agar penetapan UU IKN yang baru tidak menimbulkan polemik lagi dalam keterangan resmi yang dirilis Rabu, 19 Januari 2022.

Selain itu, Ridwan Kamil menyatakan relokasi IKN ke Kaltim tidak boleh mengabaikan nasib DKI Jakarta.

Baca Juga: Waduh! Begini Kondisi Atap Tribun Penonton Sirkuit Formula E yang...

Kang Emil, sapaan akrabnya, berharap setelah UU IKN disahkan, prioritas pemerintah selanjutnya adalah menyikapi masa depan DKI Jakarta.

“Karena kita sudah memutuskan secara resmi ibu kota Indonesia akan pindah. Yang harus ditanyakan justru Jakarta setelah ditinggal, jadi apa. Judulnya itu juga belum pernah dibahas,” tutur Kang Emil. Dilansir dari Pikiranrakyatcom. Rabu, 19 Januari 2022.

Baca Juga: Pencarian Eril, Kedubes RI di Swiss Mendampingi Ridwan Kamil

Lebih lanjut, Kang Emil mengatakan, keputusan pemilihan IKN sepenuhnya bergantung pada persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi), begitu pula keputusan pemilihan desain.

“Desain ibu kota itu subjektif ya sehingga hari ini presidennya suka dengan desain yang sudah ada. Kita apresiasi karena itu peristtiwa bersejarah,” kata Kang Emil.

Sejak Soekarno menjabat sebagai Presiden Pertama Republik Indonesia, ibu kota selalu dibangun berdasarkan visi dan keinginan seorang presiden, menurut Gubernur Jawa Barat yang juga salah satu juri kompetisi desain IKN.

Baca Juga: Pencarian Eril, Kedubes RI di Swiss Mendampingi Ridwan Kamil

“Jadi Jakarta hari ini, seleranya Bung Karno. Nggak perlu ditanyakan kenapa Istiqlal bentuknya begitu, Monas begitu, karena itu selera pemimpin pada zamannya,” ujarnya.

Ia melanjutkan, rencana pemindahan ibu kota, serta keputusan yang dituangkan dalam UU IKN, harus diakui semua pihak.

RUU IKN disahkan oleh anggota dewan yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa, 18 Januari 2022, dan disahkan menjadi undang-undang oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut nama ibu kota baru Indonesia adalah Nusantara, sesuai pilihan Presiden Jokowi.

Selain itu, nama Nusantara pun mudah dan menggambarkan kenusantaraan bangsa Indonesia.

Bagikan