Iqbal Sebut Kunjungan Pejabatnya ke Kemendagri Bukan Urus Mutasi

Terkini.id, Makassar – Di tengah isu mutasi pemerintah Kota Makassar menjelang Pilkada 2020, sejumlah kalangan menilai beberapa pejabat Pemerintah Kota Makassar santer melakukan kunjungan ke pemerintah pusat.

Menanggapi itu, Penjabat Wali Kota Makassar M Iqbal Samad Suhaeb membenarkan bila sejumlah pejabatnya memang kerap bolak balik ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

Namun, Iqbal membantah bila kunjungan pejabat tersebut tengah mengurus izin rencana mutasi pejabat lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Iqbal mengatakan, alasan sejumlah pejabat yang mengunjungi Kemendagri di Jakarta karena ingin berkonsultasi terkait penyempurnaan pelayanan di OPD.

Dia mengatakan, kunjungan Asisten II Pemkot Makassar Sittiara Kinang ke Kemendagri di Jakarta karena ingin berkonsultasi terkait beberapa penyempurnaan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah.

Terkait dengan pengurusan mutasi, Iqbal menyebut persoalan mutasi akan diurus langsung oleh pejabat berwenang.

“Karena kalau urus mutasi pasti tidak dilayani kalau bukan yang berwewenang urus,” pungkasnya.

Sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pasal 71 Ayat 2 melarang kepala daerah melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Larangan itu diterapkan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang kepala daerah melakukan mutasi jabatan baik struktural maupun nonstruktural yang dapat berpotensi merugikan atau menguntungkan salah satu pasangan calon.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.