Iuran BPJS Kesehatan Naik Dua Kali Lipat Tinggal Diteken Jokowi, Ini Daftarnya

BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan

Terkini.id, Jakarta – Pemerintah telah memutuskan untuk menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Kenaikannya pun cukup besar, mencapai hingga 100 persen atau dua kali lipat dari iuran saat ini.

Keputusan tersebut mendapat penolakan dari banyak pihak.

Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo menyatakan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini tinggal menunggu Peraturan Presiden (Perpres) sehingga bisa langsung diimplementasikan pada 2020.

“(Iuran BPJS) Ini sudah kita naikkan, segera akan keluar Perpres-nya. Hitungannya seperti yang disampaikan Ibu Menteri pada saat di DPR itu,” ujar dia seperti dilansi dari liputan6, 28 Agustus 2019.

Rincian Iuran Terbaru

Dengan kenaikan 100 persen tersebut, rincian iuran BPJS Kesehatan antara lain:

1. Kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp 42 ribu

2. Kelas II dari Rp 51 ribu menjadi Rp 110 ribu

3. Kelas I dari Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, kenaikan iuran ini harus dilakukan.
Pasalnya, lembaga jaminan sosial ini telah mengalami defisit sejak 2014.

Pada awal penerapannya atau pada 2014, badan usaha pelayanan kesehatan itu mencatatkan defisit sekitar Rp 1,9 triliun. Defisit kemudian berlanjut di 2015 menjadi Rp 9,4 triliun.

Pemerintah pun turun tangan menyuntikkan dana sebesar Rp5 triliun ke BPJS Kesehatan. Hal tersebut dilakukan agar BPJS Kesehatan tetap dapat menyediakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Setahun kemudian di 2015 langsung meledak ke Rp 9,4 triliun, di 2016 agak turun sedikit ke Rp 6,7 triliun karena ada kenaikan iuran. Sesuai dengan Perpres, iuran itu setiap 2 tahun di-review namun semenjak 2016 sampai sekarang belum di-review lagi,” jelas Sri Mulyani.

Pada 2017 defisit, kembali membengkak menjadi Rp 13,8 triliun, tak tinggal diam pemerintah pada saat itu menyuntik lagi dana kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp 3,6 triliun.

Demikian pula pada 2018, defisit sebesar Rp 19,4 triliun dan 2019 yang diprediksi akan lebih besar.

“Di tahun 2018 defisitnya mencapai Rp 19,4 triliun, kami menginjeksinya Rp 10,3 triliun. Masih ada Rp 9,1 triliun di 2018 yang belum tertutup, di 2019 ini akan muncul lagi defisit yang lebih besar lagi,” terang Sri Mulyani.

Direktur Keuangan BPJS Kesehatan, Kemal Imam Santoso mengungkapkan, defisit ini terjadi karena banyaknya masyarakat yang menunggak.

Ada sekitar 15 juta peserta jaminan kesehatan menunggak pembayaran iuran.

“Estimasi kita pada current running seperti ini Rp 28,5 triliun. Ini carried dari tahun lalu Rp 9,1 triliun plus yang ada tahun ini kan Rp 19 triliun,” kata Kemal.

Selain itu, Sri Mulyani mengungkapkan, dari temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), defisit ini juga terjadi karena masih banyak badan usaha atau perusahaan yang belum mendaftar BPJS Kesehatan.

Selain belum terdaftar, ada juga badan usaha yang dengan sengaja mengurangi jumlah karyawan untuk mengurangi pembayaran kewajiban terhadap negara.

“Ada yang sudah mendaftar tapi jumlah karyawannya dikurang-kurangi. Jadi kalau jumlah karyawannya 100, diakuinya mungkin lebih kecil dari 100 supaya tadi iuran mereka lebih sedikit. Atau, badan usaha yang melaporkan gaji pegawainya direndah-redahin karena tadi persentasi 5 persen dari penghasilan tetap mereka,” jelasnya.

Iuran Terbaru Bikin Surplus

Mardiasmo meneruskan, dengan adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen yang dimulai pada 2020, maka mampu membuat kondisi keuangan BPJS Kesehatan berangsur pulih. Dengan demikian, tidak akan lagi terjadi defisit.

“Iya Insyaallah tidak ada lagi (defisit),” kata Mardiasmo. Dengan iuran baru, maka BPJS Kesehatan akan mendapat surplus sebesar Rp 11,59 triliun di 2021.

Mardiasmo mengatakan, selain kenaikan iuran tersebut, ada hal lain yang harus didorong dalam menutup lubang defisit tersebut. Caranya dengan perbaikan seluruh sistem terhadap BPJS Kesehatan.

“Jadi dihitung bagaimana penyesuaian iuran penerima bantuan iuran (PBI), baik pusat maupun daerah, Khusus Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) swasta dan sebagainya, agar defisit bisa ditutup. Tapi dengan cover yang bagus,” kata dia.

Berita Terkait
Komentar
Terkini
Politik

Ketua DPRD Sidrap Definitif Ditetapkan

Terkini.id, Sidrap – Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sidrap yang digelar, Kamis 14 November 2019 akhirnya mengumumkan mantan Sekda Sidrap H Ruslan sebagai Ketua DPRD