Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta, Munahar Muchtar menegaskan bahwa wacana pembentukan pasukan siber atau cyber army tidak memilki kaitan dengan dana hibah Pemprov DKI sebesar Rp10,6 miliar.
“Kami membentuk pasukan siber karena saat ini marak informasi hoaks yang dapat memecah belah umat, terutama umat Islam dan ulama,” kata Munahar dalam pernyataan tertulisya, mengutip pemberitaan CNN Indonesia Sabtu 20 November 2021.
Lebih lanjut, Munahar menjelaskan bahwa dalam rapat dengan Bidang Infokom MUI DKI, pihaknya membahas program ke depan hingga fenomena informasi yang terindikasi memecah-belah bangsa, terutama umat Islam dan ulama.
“Karena itu, ada gagasan dari kami untuk membentuk semacam cyber army,” katanya.
Menurut Munahar, pasukan siber itu dibentuk atas inisiatif MUI DKI untuk menangkal informasi hoaks dan juga sebagai upaya melawan buzzer yang menyerang ulama dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
- Tolak Rencana MUI DKI Bentuk Pasukan Siber, Anies Baswedan: Masa Kita Sekelas Buzzer?
- Semprot MUI DKI Soal Dana Hibah, Abu Janda Sebut Babi Bisa Halal Kalau Punya 10 M: Bisa Dapat Sertifikat Halal..
- MUI DKI Bantah Bentuk Pasukan Siber Demi Tujuan Politik: Baru Rencana Sudah Kayak Cacing Kepanasan, pada Ketakutan
- Anwar Abbas Dukung Pembentukan Pasukan Siber MUI Jakarta: Asal Demi Kebaikan
- Pedas! Abu Janda 'Semprot' MUI DKI Akan Bentuk Pasukan Siber Bela Anies: Nabi Nangis Lihat Agamanya Diobral Murah Para Begundal
“Melawan informasi hoaks untuk umat Islam dan ulama, adalah salah satu tugas MUI, melakukan amar ma’ruf nahi munkar,” ujarnya.
Meski memiliki wacana membuat pasukan siber, Munahar mengklaim pihaknya tak akan memakai dana hibah Pemprov. Dia menyebutkan, dana hibah tersebut akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program kerja serta kegiatan operasional MUI DKI.
“Dana hibah hanya untuk melaksanakan program kerja serta operasional MUI, dari tingkat provinsi, kota, kecamatan, hingga kelurahan,” katanya.
Sementara itu, orang yang menghubungkan pembentukan pasukan siber tersebut dengan dana hibah dinilainya tak paham tugas MUI.
Hal tersebut terkait Wakil Sekretaris Jenderal PKB Luqman Hakim yang menuding MUI DKI Jakarta membentuk pasukan siber untuk melawan buzzer yang menyerang ulama dan Gubernur DKI Anies Baswedan tak lepas dari hibah Pemprov DKI Jakarta senilai Rp10,6 miliar.
“MUI menyediakan diri menjadi penyebar berita keberhasilan Anies Baswedan, karena mendapat bantuan dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Sangat disayangkan, lembaga MUI menjadi subordinat kepentingan politik perorangan,” ujar Luqman.
Luqman kemudia mengingatkan MUI DKI bahwa dana hibah yang didapat dari Pemprov DKI bersumber dari APBD yang merupakan uang rakyat. Sementara anggaran hibah tersebut bukan uang pribadi Anies. Ia pun menilai rencana pembentukan pasukan siber tersebut berlebihan.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.