Kendalikan Inflasi Jelang Idul Adha, Pemprov Sulsel Bersama TPID dan TP2DD Gelar Rapat Bersama

Terkini, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada 28 Mei 2025 menggelar High-Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di aula Kantor Gubernur Sulawesi Selatan.

Rapat dipimpin oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulsel, Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Forkopimda Sulsel, Bupati Walikota se-Sulawesi Selatan, Kepala OPD terkait, dan pimpinan lembaga vertikal, seperti OJK, Bulog, dan BPS.

Kegiatan dilaksanakan dalam rangka membahas koordinasi pengendalian inflasi selama periode HBKN Idul Adha 2025, dan strategi akselerasi digitalisasi transaksi pembayaran dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan PAD.

Rapat diawali dengan (i) Penyampaian laporan Ketua Harian TPID dan TP2DD Prov. Sulawesi Selatan – oleh Asisten II Prov. Sulawesi Selatan, dilanjutkan dengan (ii) Pemaparan terkait Perkembangan Kondisi Inflasi Terkini dan Rekomendasi Stabilisasi Harga Pangan, serta Perkembangan IETPD dan Pendalaman Tantangan Implementasi ETPD – oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sulawesi Selatan, (iii) Arahan Strategis Antisipasi Inflasi Menjelang HBKN Idul Adha dan Akselerasi ETPD – oleh Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Selatan, (iv) ⁠Penandatanganan Dokumen Peta Jalan (Roadmap) Pengendalian Inflasi Prov. Sulawesi Selaran – oleh Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Selatan, dan diakhiri dengan diskusi.

Sebagai upaya untuk mengantisipasi lonjakan harga pada periode HBKN Idul Adha 2025, TPID se-Sulawesi Selatan menetapkan beberapa strategi utama, yakni:

1. Melaksanakan GPM Serentak dengan berfokus pada komoditas penyumbang inflasi, seperti cabai, bawang merah, ikan-ikan, dan minyak goreng untuk mendukung stabilisasi harga pada HBKN Idul Adha 2025 wilayah pemukiman;

2. Melaksanakan perluasan jenis komoditi pada program mandiri benih, mencakup hortikultura (Cabai, Bawang, Tomat) serta bantuan bibit ikan dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan. Kab/Kota segera sampaikan data CPCL berkoordinasi dengan OPD terkait;

3. Melakukan updating data neraca pangan secara konsisten oleh Dinas Ketahanan Pangan di Kab/Kota. Data tersebut menjadi acuan Bupati/Walikota untuk menyusun kebijakan pengendalian pasokan dan stabilitas harga;

4. Mengkaji pembentukan BUMD Pangan sebagai off taker dari petani champion yang ada di masing-masing Kab/Kota; serta

5. Memperkuat cadangan pangan pemda, memantau distribusi pangan keluar daerah, serta mewaspadai praktek penimbunan di tiap daerah.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.