“Mau bagaimana lagi kalau sudah dibawa kabur dan kita baru tahu setelah hilang. Tapi kalau ada GPS, relatif mudah dideteksi. Misalnya tiba-tiba ada di Kendari, kita bisa tahu, dan mempertanyakan ada apa di sana,” ujar Munafri.
Menelusuri Randis ‘Misterius’
Selain memasang GPS, Pemkot Makassar juga tengah melakukan investigasi terhadap kendaraan dinas yang belum diketahui keberadaannya.
Munafri menyebutkan ada sejumlah unit yang saat ini sedang dalam tahap penelusuran untuk memastikan apakah masih digunakan sesuai peruntukannya atau telah disalahgunakan.
“Kami sedang mendata beberapa kendaraan yang tidak jelas keberadaannya. Ini sedang kami telusuri,” jelasnya.
- BPBD Makassar Hadirkan Tiga Terobosan Sekaligus: 23 Ribu Relawan, SIGAP PESISIR, dan Siaga Kekeringan
- Salam Sehat Indonesia di Makassar Besok, Wahdah Islamiyah Gelar Talkshow hingga Layanan Kesehatan Gratis! Yuk Ramaikan
- Mubes Perdana MHDC Perkuat Fondasi Organisasi, Rolling Thunder Tebarkan Semangat Persaudaraan
- LP2M UNM Dampingi UMKM Pulau Lakkang Kembangkan Produk Bernilai Tambah
- Andi Hakim Nilai Hasil Hak Angket Harus Berujung Kepastian Hukum, Bukan Sekadar Formalitas
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam distribusi kendaraan dinas, terutama di antara pejabat struktural.
Ia tidak ingin ada kesenjangan dalam fasilitas kendaraan dinas yang diterima oleh kepala bagian yang memiliki tingkat jabatan setara.
“Saya tidak mau ada perbedaan. Kalau kepala bagian, ya randisnya harus sama. Jangan ada yang sudah mau mogok, sementara yang satu baru. Tidak boleh begitu, karena mereka semua sama-sama kerja,” tegas Munafri.
GPS sebagai Solusi?
Pemasangan GPS pada kendaraan dinas bukanlah hal baru di Indonesia. Beberapa pemerintah daerah telah menerapkan kebijakan serupa sebagai bagian dari efisiensi dan pengawasan aset negara.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
