Terkini.id, Jakarta – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla membeberkan penyebab munculnya konflik besar di Indonesia.
Jusuf Kalla menilai bahwa setidaknya dalam 77 tahun Indonesia merdeka, ada 15 konflik besar yang pernah terjadi, dan 11 di antaranya dipicu oleh ketidakadilan.
Hal itu disampaikan oleh Jusuf Kalla saat menjadi narasumber dalam diskusi Twitter Spaces Forum Ekonomi Politik Didik J Rachbini bertajuk ‘Cak Nur, Pancasila dan Indonesia yang Adil’ pada Jumat, 14 Januari 2022.
“Dari pengalaman kita berbangsa selama 77 tahun, kita memahami bahwa setidak-tidaknya ada 15 konflik besar melanda negeri ini yang menyebabkan munculnya korban seribu orang di atasnya,” ujar Jusuf Kalla, dilansir Rmolid.
“Dari 15 konflik itu, 11 karena ketidakadilan, yakni ketidakadilan sosial, politik, dan ekonomi,” sambungnya.
- Sulsel Sering Mati Lampu, JK Sebut Gara-gara PLN Tunda-tunda Bangun PLTA
- Puji Megawati, Jusuf Kalla: Beliau Pemimpin Baik dan Sangat Demokratis
- Jusuf Kalla hingga Tanri Abeng akan hadir di Makassar Leadership Summit 2023, Pesan Tiketnya di Sini
- Jusuf Kalla Beberkan Dua Kriteria Cawapres Prabowo Subianto
- Jusuf Kalla Yakin Anies Bisa Menang seperti Donald Trump, Begini Peluangnya Menurut Pengamat
Ia pun menceritakan salah satu contoh dari 11 konflik terbesar akibat ketidakadilan itu dengan mengambil sampel konflik di Aceh.
Jusuf Kalla mengatakan bahwa konflik di Aceh terjadi karena munculnya rasa ketidakadilan ekonomi di dalam masyarakat.
Menurutnya, Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia dengan potensi sumber daya yang sungguh melimpah.
“Aceh sebagai salah satu wilayah dengan sumber daya alam yang berlimpah, namun kekayaan itu belum bisa memberikan kemakmuran ekonomi secara merata kepada masyarakatnya,” ucap JK.
Atas hal itu, ia menegaskan bahwa sesegera mungkin persoalan ketidakadilan di Tanah Air ini perlu untuk dituntaskan.
JK menuturkan, di dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, kata adil dimuat dalam dua sila.
Yaitu sila kedua dan kelima yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab” serta “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”.
JK pun menegaskan, dua sila itu memberikan nuansa bahwa keadilan adalah upaya yang harus diperjuangkan oleh segenap bangsa Indonesia untuk mencapai kemajuan.
“Meskipun adil dan maju itu tidak mudah untuk diwujudkan, tetapi harus dilakukan,” tegasnya.