Ketua PMI Sulsel Harapkan Semua Sekolah Ada Duta Covid-19

Adnan menambahkan, sebagai remaja siswa-siswi diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam menjaga kesehatan lingkungan di sekolah dan menjadi duta prilaku hidup sehat dan bersih. 

“Atau mungkin Pak Kadis Pendidikan di semua sekolah ada duta Covid-19 sehingga inilah yang menjadi contoh bagi siswa-siswi lain, bagaimana caranya menerapkan protokol kesehatan secara konsisten, tidak hanya di lingkungan sekolah tapi kita juga harapkan bisa menjadi contoh bagi keluarga dan di lingkungan sekitar tempat tinggalnya,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu juga, PMI Sulsel menyerahkan bantuan sprayer, pakaian hazmat dan Wipol untuk semua sekolah di Sulsel. Hal itu diberikan untuk penyemprotan desinfektan secara mandiri dan rutin di sekolah masing masing sehingga penularan Covid-19 mampu minimalisir.

“Saat ini Sulsel jangan kendor, kita harus tetap disiplin dengan protokol kesehatan, kita berharap pembukaan MPLS tidak menjadi klaster penularan Covid-19. Olehnya itu dibutuhkan kerjasama kita semua agar bisa memutus mata rantai Covid-19. Sehingga penyemprotan desinfektan harus rutin di sekolah masing masing,” pungkasnya.

Sementara itu, Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan bahwa, berdasarkan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Masa Pandemi Covid-19. Dalam surat tertanggal 6 Juli 2021 tersebut, memuat poin yang harus diperhatikan setiap daerah di Sulsel.

Diantaranya, pada poin pertama, pembelajaran jenjang Pendidikan Tinggi dan Satuan Pendidikan jenjang SD hingga SMA/SMK dilaksanakan dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)/online dari Belajar Dari Rumah (BDR) dan/atau dengan metode PTM terbatas dimulai bulan Juli hingga Desember 2021. 

Kedua, Pelaksanaan PTM terbatas dimungkinkan dilaksanakan dengan melihat zonasi penyebaran Covid-19 pada tingkat kecamatan dengan berbagai ketentuan yang terdapat dalam surat edaran tersebut. 

Untuk zona hijau, PTM dilaksanakan dengan sistem shift 50 persen dari kapasitas jumlah peserta didik, pembelajaran dilaksanakan dengan maksimal pertemuan tiga jam pelajaran per hari selama sepekan. 

Untuk zona kuning, PTM dilaksanakan dengan sistem shift 50 persen dari kapasitas jumlah peserta didik, pembelajaran dilaksanakan tiga kali dalam setiap pekan, dengan maksimal pertemuan tiga jam pelajaran per hari.

Sedangkan, khusus wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), termasuk wilayah kepulauan, dengan memperhatikan angka Reproduksi Efektif (Rt) Covid-19, PTM dilaksanakan dengan ketentuan, untuk zona hijau PTM dapat dilaksanakan 100 persen dari kapasitas jumlah peserta didik, dengan sistem full jam. Untuk zona kuning, PTM dilaksanakan dengan 50 persen dari kapasitas jumlah peserta didik dengan sistem shift dan/atau dengan sistem full jam.

Ketiga surat edaran ini pada point ke tiga menuliskan berbagai ketentuan yang diatur, diantaranya, semua pendidik dan tenaga kependidikan telah melaksanakan vaksinasi; mendapat persetujuan dari kepala daerah masing-masing; mendapat persetujuan dari orang tua atau wali perserta didik; kesediaan orang tua mengantar jemput peserta didik dan tidak berkeliaran pada saat menujusekolah dan memastikan berada di rumah saat proses belajar di sekolah selesai; menyediakan sarana pendukung penerapan protokol kesehatan; wajib mengikuti protokol kesehatan pencegahan penyebaran covid-19.

Keempat, Khusus kabupaten/kota yang memberlakukan PPKM Mikro di wilayah kecamatan, tidak diperbolehkan melaksanakan PTM sampai status tersebut dicabut.

“Dalam surat edaran ini juga diatur, sekolah yang berada di kecamatan zona hijau namun peserta didik berada di kecamatan zona orange atau merah diharuskan melaksanakan BDR. Kepala daerah diminta memonitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan PTM ini,” ungkap Andi Sudirman.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.