Ketua PWNU Kalimantan Utara Setuju Muktamar NU Ditunda Hingga 2022: Jangan Egois!

Terkini.id, Jakarta – Polemik terkait jadwal pelaksanaan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) masih terus bergulir. Sejumlah pihak meminta muktamar dipercepat pada 17 Desember 2021, sedangkan pihak lainnya menginginkan muktamar diundur hingga Januari 2022.

Salah satu yang setuju bahwa muktamar NU ditunda hingga 2022 adalah ketua PWNU Kalimantan Utara (Kaltara).

Menurut Ketua PWNU Kaltara Undunsyah, bahwa sebaiknya muktamar diundur. Hal ini dilakukan bukan karena persoalan siap dan tidak siap.

“Tapi demi kepentingan umat. Sebab selain karena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh pemerintah, juga persoalan teknis kami yang berada di luar Jawa, mulai transportasi yang mahal, terbatas, dan susah medannya,” kata Undunsyah, Jumat 26 November 2021.

Selanjutnya Undusyah juga mengatakan bahwa transportasi di Kaltara tidak seperti di Jawa yang setiap saat ada sehingga bisa berangkat kapan saja.

“Tapi di sini harus naik pesawat dan kapal antar kabupaten ke ibu kota provinsi. Dan saat bulan Desember pasti mahal dan belum tentu kebagian tiket kalau tidak pesan jauh-jauh hari,” kata Undunsyah.

Selain itu, menurut Undunsyah, Muktamar NU kan adalah sebuah perhelatan keumatan dan kekhidmatan.

“Maka dibutuhkan kehadiran seluruh Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PW dan PCNU) se- Indonesia, bukan hanya di Jawa. Tidak hanya pengurus inti tapi juga yang lainnya,” katanya, dilansir dari Tribunnews.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa sebaiknya muktamar bukan bicara kalah menangnya kandidat Ketua PBNU, melainkan ada pertimbangan kekompakan dengan sesama pengurus saat menghadiri muktamar yang hanya sekali dalam kurun waktu lima tahun.

“Kami berharap seluruh PW dan PCNU se-Indonesia bisa menghadiri, bukan hanya pulau Jawa. Kekompakan pengurus lebih utama bagi kami yang di daerah,” ujar Undunsyah.

“Sebagai warga NU, kita jangan egois memikirkan kepentingan muktamar, tapi mengesampingkan kepentingan umat lain yang butuh kenyamanan. Apalagi melawan kebijakan pemerintah yang melarang adanya kegiatan yang melibatkan orang banyak,” sambungnya.