Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Baru-baru ini seorang pengamat politik, Ferry Daud Liando, mengutarakan bahwasanya perpecahan yang terjadi dalam Demokrat merupakan upaya pelumpuhan partai.
Menurut pengamatannya, Ferry beranggapan bahwa kemungkinan perpecahan akibat kisruh Demokrat yang terjadi saat ini adalah by design, seperti dikutip terkini.id dari tribunmanado.co.id.
“Bukan konflik biasa,” buka Ferry.
“Demokrat adalah salah satu parpol besar dan berpotensi akan mengganggu koalisi parpol penguasa pada pemilu 2024 nanti,” lanjutnya.
Oleh karena itu, Ferry mengatakan bahwa dengan prediksinya tersebut, maka cara untuk melumpuhkan partai Demokrat, yakni dengan dipecah belah. Menurutnya, ini merupakan gaya politik devide et impera.
Selain target pemilu 2024, pemecahan partai Demokrat juga dimaksudkan untuk kepentingan jangka pendek.
Partai koalisi yang sedang berkuasa menghendaki agar usulan kebijakan yang ditawarkan di DPR tidak lagi mendapatkan penolakan dari kekuatan politik lain di parlemen.
Jikalau kementerian hukum menerima hasil KLB, maka dapat dipastikan Demokrat sudah akan berada dalam genggaman penguasa.
Adapun modus devide et impera ini rupanya sudah berlangsung sejak orde baru. Saat itu, PDI pimpinan Megawati terpecah dengan PDI pimpinan Surjadi.
Lalu di zaman reformasi, PKB, Golkar, dan PPP pun sudah mengalami. Akhir dari perseteruan itu adalah masuknya parpol-parpol tersebut dalam kontrol dan genggaman kekuasaan pemerintah.
Salah satu sebab Gerindra lekas membanting setir mendukung kelompok koalisi pemerintah diduga karena menghindari upaya “mutilasi” seperti ini.
Kemungkinannya, ke depan PKS pun akan bernasib sama. Hanya saja, cara yang dilakukan diperkirakan akan berbeda dengan Demokrat.
Diketahui bahwa tokoh PKS, yakni Fajri Hamzah, penerima bintang jasa dari presiden, sedang mengonsolidasi pembentukan partai Gelora bersama mantan presiden PKS, yaitu Anis Matta dan Mahfuz Sidik .Pendukung partai Gelora sendiri kebanyakan adalah kader PKS.
Kendati demikian, pelemahan kekuatan parpol lain dianggap wajar dari sisi politik asal motifnya untuk kepentingan masyarakat.
Namun, jika perampasan itu semata karena untuk kepentingan kelompok atau golongan, maka tindakan tersebut bukanlah proses yang wajar.
Seperti yang kita tahu, kekuatan atau kelemahan parpol biasanya diuji hanya lewat pemilu.
Itu berarti, jikalau hingga 2023 konflik tak kunjung diselesaikan, maka Demokrat berpotensi tidak akan ikut pemilu.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.