Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI menjadi kontroversi.
Sedikitnya 14 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menolak Andika sebagai Panglima TNI.
Menanggapi hal tersebut, Peneliti Imparsial Hussein Ahmad menilai penunjukan Andika bermasalah karena ia dinilai memiliki jejak gelap terkait dugaan pelanggaran HAM.
Diketahui bahwa Andika pernah dihubungkan dengan pembunuhan tokoh Papua, Theys Hiyo Eluay 2001 silam.
“Pemberitaan yang mengaitkan nama Andika Perkasa dalam kasus pembunuhan tokoh Papua Theys Hiyo Eluay harus ditanggapi secara serius,” kata Hussein Ahmad, Rabu 3 November 2021.
Selanjutnya, Hussein juga menilai bahwa keputusan Jokowi memilih Andika mencerminkan sikap yang tidak berkomitmen dengan penegakan HAM.
Oleh karena itu, Hussein mendesak Komnas HAM menguji peran Andika dalam pembunuhan Theys Eluay.
Selain itu, dikabarkan pula bahwa Hussein dan koalisi LSM juga menyoroti harta kekayaan Andika yang dinilai fantastis. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), kekayaan Andika mencapai Rp179,9 miliar. Sejumlah tanah Andika dalam bentuk hibah tanpa akta.
“Terlebih lagi Jenderal Andika Perkasa disebut belum pernah melaporkan LHKPN sebelumnya padahal kapasitas yang bersangkutan adalah pejabat tinggi negara,” tutur Hussein, dilansir dari CNN Indonesia.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid menyoroti persoalan yuridis dalam penunjukan Andika sebagai calon Panglima TNI.
Usman menyebut Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara memerintahkan agar pertahanan negara harus disusun dengan mempertimbangkan kondisi geografis yang berbentuk kepulauan. Hal ini juga menjadi alasan bagi presiden untuk merotasi Panglima TNI dari tiga matra secara bergantian.
Di sisi lain, kondisi Laut China Selatan yang memanas dalam beberapa waktu terakhir semestinya menjadi pertimbangan Jokowi. Calon Panglima TNI yang diajukan, kata Usman, semestinya memiliki cakrawala pengetahuan mengenai pertahanan kelautan.
Menurutnya, Ketimbang Andika, Usman dan Koalisi LSM lebih sepakat jika sosok yang menjadi Panglima adalah Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono.
“Semestinya presiden mengangkat Kepala staf Angkatan Laut sebagai pejabat panglima TNI yang baru,” ujar Usman.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, bahwa Presiden Jokowi mengusulkan KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI ke DPR pada Rabu 3 November 2021. Jokowi telah menyurati DPR untuk meminta persetujuan atas penunjukan itu.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.