Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Usai pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri yang tidak setuju dengan adanya ambang batas Presidential Threshold, kini Wakilnya, Nawawi Pomolango, tegaskan bahwa omongan itu adalah argumen pribadi Firli, bukan bagian kajian KPK.
“Omongan pak Firli itu merupakan pendapat atau argumen yang bersangkutan, bukan merupakan hasil kajian kelembagaan KPK,” ujar Nawawi dikutip dari Cnnindonesia.com pada Rabu 15 Desember 2021.
Meski begitu, Nawawi menghormati cara pandang Firli yang merupakan Ketua KPK tersebut karena merupakan hak setiap warga negara.
Namun, Menurut dia yang paling pas ditelaah atau dilakukan kajian adalah sistem penyelenggaraan pemilu bukan Presidential Threshold.
Menurutnya, sistem penyelenggaraan pemilu yang berbiaya tinggi menjadi sumber pendapatan perilaku korup.
“Bagi saya sendiri, mungkin lebih pas ditelaah dan bersinggungan dengan isu pemberantasan korupsi yang memang menjadi tupoksi KPK, bukan soal Presidential Threshold, tapi kepada sistem penyelenggaraan pemilu, pilkada, pilpres dan pileg,” terang mantang hakim Tipikor tersebut.
Ditelisik sebelumnya, Firli memang menyatakan sepakat Presidential Threshold diturunkan dari 20 persen menjadi 0 persen agar menekan perilaku korupsi.
Menurutnya, angka ambang batas 20 persen saat ini telah membuat biaya politik menjadi mahal.
“Kalau saya memandangnya begini, di alam demokrasi saat ini dengan Presidential Threshold 20 persen itu biaya politik menjadi tinggi. Sangat mahal.”
“Biaya politik tinggi menyebabkan adanya politik transaksional. Ujung-ujungnya adalah korupsi,” ucap Firli pada Selasa 14 Desember 2021.
Pernyataan Firli tersebut ditanggapi serius oleh politikus PDIP, Masinton Pasaribu. Ia menilai, Firli terlah mengeluarkan penyataan yang ‘offside’ alias keluar jalur dengan mengomentari soal Presidential Threshold.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.