Lampui Kewenangan Ihwal Rotasi Mutasi, Iqbal Suhaeb Copot Jabatan Sittiara Kinang Sebagai Plt BKPSDM Makassar

Iqbal Suhaeb
Penjabat Wali Kota Makassar M Iqbal Samad Suhaeb

Terkini.id, Makassar – Pasca bergulirnya isu mutasi dan rotasi pejabat lingkup Pemerintah Kota Makassar, Plt Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sittiara Kinang di nonaktifkan.

Penjabat Wali Kota Makassar M Iqbal Samad Suhaeb menonaktifkan Sittiara terhitung sejak Jumat, 1 November 2019 lalu.

Iqbal mengatakan, peristiwa pencopotan merupakan hal biasa lantaran jabatan pelaksana tugas (Plt) setiap saat bisa saja diganti.

“Sudah sejak tanggal satu ibu Sittiara sudah tidak lagi menjabat sebagai Plt BKPSDM, yang gantikan itu adalah pak Basri Rahman,” kata Iqbal, Rabu, 6 November 2019, kemarin.

Iqbal beralasan hal tersebut ia tempuh agar Sittiara Kinang lebih fokus menjalankan tugas dan amanahnya sebagai asisten II Pemkot Makassar.

Kendati demikian, Iqbal menyebut pencopotan mantan Kadis Kebudayaan Kota Makassar tersebut juga dengan berbagai pertimbangan.

“Jadi banyak alasannya kenapa kita ganti, bukan cuma karena satu alasanlah. Bisa saja karena ada teguran dari Gubernur,” ungkapnya.

Diketahui, pencopotan Sittiara menyusul atas sikapnya yang dianggap melampaui kewenangan dalam perencanaan mutasi pejabat Pemkot Makassar.

Sementara, Iqbal membantah bahwa Pemkot Makassar telah mengajukan mutasi pejabat ke pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri.

“Jadi sepertinya saya rasa kita tidak pernah mengajukan mutasi tetapi yang kita ajukan itu cuma fit and proper test saja, itu yang saya tahu, tetapi tidak kutahu kalau ada surat lain yang tidak saya tahu,” pungkasnya.

Olehnya, Iqbal pun mempercayakan Sekretaris BKPSDM Basri Rahman menempati posisi jabatan Plt BKPSDM Kota Makassar.

“Jadi biarlah ibu Sittiara fokus di jabatan asistennya dan kebetulan sekretaris BPKSDM juga memenuhi syarat jadi Plt,” tutupnya.

Sebelumnya, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah meminta Sittiara Kinang dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Plt BKPSDM lantaran melampaui kewenangan yang hendak melakukan mutasi tanpa memberitahukan ke pihak provinsi.

“Harusnya kan kalau mau mutasi itu diberitahukan dulu ke Pemprov tetapi ini langsung melaporkan ke Kemendagri tanpa memeritahukan kita (Pemprov),” ujar Nurdin Abdullah.

Berita Terkait
Komentar
Terkini