Legalitas vs Moralitas

Shamsi Ali

DALAM mendefenisikan kebenaran itu harus ada dua hal yang mendasari. Dasar legalitas (hukum) dan dasar moralitas (etika). Keduanya boleh jadi saling mengikat.

Hukum tanpa moralitas kemungkinan menimbulkan manipulasi hukum berdasarkan kepada ragam intrik dan kepentingan. Tapi moralitas tanpa hukum bagaikan desinasi tanpa petunjuk jalan.

Karenanya, hukum positif bahkan hukum agama sekalipun perlu dibarengi oleh basis moralitas yang solid.

Catatan lain, taat hukum pada umumnya dibatasi oleh kekhawatiran tanggung jawab hukum yang lebih bernuansa kekinian (dunia). Tapi taat hukum karena pertimbangan moralitas akan menjadi benteng kebenaran dunia-akhirat.

Contoh kongkritnya adalah berbagai kasus yang menimpa Donald Trump sejak masa kampanye hingga saat ini. Dengan kasus-kasus itu akankah Kongress menggulingkannya dari posisi kepresidenan?

Jawabannya jika itu sekedar menyangkut moralitas, membayar prostitusi misalnya, maka hal itu secara hukum Amerika tidak dianggap pelanggaran.

Tapi seandainya seseorang seperti Donald Trump ini ada kesadaran moralitas dalam menempatkan kebenaran dan harga kepresidenan Amerika maka dia sudah seharusnya mundur.

Secara hukum dia boleh bebas, tiada jeratan baginya. Tapi secara moralitas dia terbebani sekaligus menjadi beban masyarakat dan negaranya.

Jika hal ini kita qiyaskan (menarik kesamaan) dengan berbagai kasus di dunia lainnya, termasuk Indonesia, maka keadaannya juga sama.

Berbagai kasus boleh saja dibenarkan secara hukum secara manipulatif. Apalagi jika semua perangkap hukum itu ada dalam genggaman kepentingan.

Tapi percayalah, pertimbangan moralitas akan selalu membayang-bayangi. Sehingga pada akhirnya pembenaran hukum manipulatif itu akan menjadi sebuah momok yang menyeramkan.

Orang yang memanipulasi hukum dengan berbagai cara demi kepentingan, dia akan dibayangi oleh reguran moralitas yang benihnya ada dalam fitrahnya. Sehingga bayang-bayang itu akan menjakannya rentang panik dan kehilangan kemenangan hidup.

Untuk itu, berhati-hati dengan literalisasi hukum. Orang pintar hukum, apalagi didukung oleh perangkap hukum yang ada, termasuk law enforcement (pengamanan) akan mudah memanipulasi hukum itu.

Maka basis moralitas (moral ground) menjadi sangat esensial dalam upaya menegakkan hukum. Dan ini berlaku baik dalam hukum negara maupun hukum agama.

Berita Terkait
Komentar
Terkini
Opini

Seni Perang Sun Tzu

UMUM menerima Sun Tzu sebagai jenderal besar, ahli strategi militer, dan ahli filsafat. Ia dipandang sebagai penulis buku klasik “The Art of War” yang
Opini

Sebab Kita Semua adalah Garuda

HARI ini kita menyaksikan sebuah peristiwa bersejarah. Setelah semua kontestasi yang membuat bangsa ini terpolarisasi. Setelah hiruk pikuk perdebatan bahkan caci maki di media
Opini

Keputusan Itu

SEBUAH keputusan itu tidak selamanya menyenangkan. Jangankan keputusan manusia, yang seringkali penuh dengan intrik kepentingan dan manipulasi.Keputusan Allah saja, jika tidak sesuai keinginan dan
Bisnis

Tutupnya Gerai Giant

GIANT itu dimiliki oleh Group Hero. Hero sendiri didirikan oleh MS Kurnia pada 23 Agustus 1971, namanya Hero Mini Supermarket yang bertempat di Jalan
Opini

Libra Bitcoin, Mata Uang Baru dari Facebook

BITCOIN memang belum bisa meruntuhkan mata uang. Bahkan sempat melemah. Tapi beberapa hari terakhir ini on fire lagi. Gara-gara Facebook bikin kejutan: meluncurkan 'mata
Opini

Bisikan Nurani

PARA ahli hikmah mengatakan, ada tiga hal yang manusia tak akan mampu dustai atau ingkari. Manusia boleh berpura-pura mengingkarinya. Tapi sesungguhnya ketiganya adalah realita
Opini

Catatan Dahlan Iskan: GE Way

Ada buku baru. Judulnya: American Trap. Indonesia banyak disebut di situ. Penulisnya baru saja bebas dari penjara Amerika. Setelah dihukum selama 30 bulan. Dianggap terlibat