Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan diduga terseret dalam daftar nama pejabat yang ada dalam lingkaran bisnis polymerase chain reaction atau PCR.
Dalam Majalah Tempo edisi 1 November 2021 menulis, dua perusahaan yang terafiliasi dengan Menko Kemaritiman dan Investasi itu yakni PT Toba Sejahtra dan PT Toba Bumi Energi.
Kedua perusahaan tersebut tercatat mengempit saham di PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
PT Toba Sejahtra dan PT Toba Bumi Energi memiloki 242 lembar saham senilai Rp 242 juta di GSI.
GSI sendiri merupakan perusahaan yang mengelola laboratorium untuk tes PCR. Perusahaan ini memiliki lima cabang di Jakarta, diantaranya GSI Lab Cilandak, GSI Lab Sintesa Kuningan, GSI Lab Indy Bintaro, GSI Lab Murnicare Cengkareng dan GSI Lab Dmall Depok.
- Pemerintah Sudah Larang Ekspor Bauksit, Sebentar Lagi Tembaga dan Timah
- Pelaku Ekspor Ilegal Nikel 5 Juta Ton Akhirnya Diungkap Luhut Panjaitan, Bukan dari Sulawesi
- Suasana Ruang Sidang Kasus Pencemaran Nama Baik Luhut Binsar Mendadak Riuh
- Pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan Soal OTT KPK Tuai Berbagai Tanggapan
- Luhut Binsar Pandjaitan Angkat Bicara Soal Pencabutan PPKM
Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, menjelaskan bahwa GSI adalah bentuk solidaritas sosial yang membantu menyediakan tes Covid-19 dalam jumlah besar.
GSI hadir sejak bulan April 2020, Jodi mengatakan tak pernah ada pembagian keuntungan kepada pemegang saham.
Terlibatnya Luhut dengan GSI pun disebut-sebut disebabkan ajakan koleganya yang memiliki saham, seperti petinggi PT Adaro Energy dan PT Indika Energy Tbk. Adapun ihwal dua perusahaan yang diduga terlibat dengan Luhut, Jodi mengatakan bosnya tak memiliki kontrol lagi lantaran sahamnya di bawah 10 persen.
“Jadi kami tidak bisa berkomentar soal PT Toba Bumi Energi,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah mendapatkan banyak kritik dari masyarakat setelah mewajibkan tes PCR sebagai syarat perjalanan jarak jauh menggunakan angkutan pesawat.
Kebijakan pemerintah tersebut berencana untuk diperluas hingga ke transportasi lain dengan alasan mencegah ledakan kasus Covid-19 menjelang akhir tahun.
Diketahui terdapat tiga pejabat pemerintah yang mengetahui kebijakan tentang PCR mengatakan persoalan reagen yang akan kedaluwarsa menjadi salah satu penyebab tes PCR diwajibkan untuk penumpang transportasi jarak jauh.
Sementara itu sejumlah pengusaha telah menyetok alat tes PCR pada saat varian delta melonjak. Sedangkan reagen saat ini akan memasuki masa kedaluwarsa pada akhir tahun.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.