NETWORK
Terkini.id – Indonesia sebelumnya, pada Juni lalu, telah melarang ekspor mineral mentah seperti bauksit pada Juni 2023. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, menyebut kemungkinan ekspor tembaga dan timah juga bakal dilarang.
Pelarangan itu merupakan lanjutan dari program hilirisasi industri pemerintah, yang mendorong komoditas ekspor diolah dulu di dalam negeri sebelum diekspor agar mendapat nilai tambah.
Dalam diskusi Bloomberg CEO of Forum Asean di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu 6 September kemarin, Luhut menjelaskan bahwa Indonesia sedang membangun smelter tembaga di Gresik.
Smelter tersebut dapat mengekstrak 50 ton emas per tahun, sehingga pemerintah bisa mendapat tambahan pendapatan negara di kisaran USD 4-5 miliar atau setara Rp 61,17 triliun-Rp 76,47 triliun (asumsi kurs Rp 15.294 per dolar AS).
“Apa (larangan ekspor) selanjutnya? Kita lihat dan mungkin akan melakukan pada tembaga. Sekarang kita punya tembaga di Gresik, ekstraksinya 50 ton emas setiap tahunnya. Jadi ini bisa jadi tambahan pendapatan pemerintah sekitar USD 4-5 miliar,” kata Luhut dalam Bloomberg CEO of Forum Asean di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu 6 September 2023.
Kata dia, selain tembaga, Indonesia bakal melarang ekspor logam timah untuk mengurangi penyelundupan. Larangan komoditas saat ini masih berlaku untuk komoditas nikel.
“Lalu kita mungkin (larang ekspor) timah. Saya pikir (larangan ekspor) timah nantinya masuk ke dalam sistem. Sehingga kita bisa mengurangi penyelundupan juga, sekaligus kita harus melakukan hilirisasi industri di Indonesia,” tuturnya.
Saat ini Indonesia sedang mendorong hilirisasi tembaga, timah, bauksit, rumput laut, hingga gas. Menurut Luhut, larangan ekspor nikel sangat membantu perekonomian dengan memperoleh pendapatan USD 3-4 miliar.
“Jumlah pendapatan sebelumnya USD 2-3 miliar pada tahun 2015-2016. Jadi menurut saya, itu dukungan kami terhadap perekonomian,” kata Luhut.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mewanti-wanti jajaran TNI-Polri agar mencegah ekspor timah hingga bauksit ilegal. Hal itu penting terkait langkah Indonesia melakukan hilirisasi bahan tambang.
“Tugas TNI dan Polri adalah menjaga agar yang namanya industrialisasi dan hilirisasi berjalan dengan baik di lapangan, tidak terjadi gangguan gangguan,” ungkap Jokowi usai Rapimnas TNI-Polri di The Sultan Hotel, Jakarta, Rabu 8 Februari 2023.