Lurah Bukan Mandor: Munafri Arifuddin Siap Tata Birokrasi Makassar

Terkini, Makassar – Wali Kota Makassar terpilih, Munafri Arifuddin, mengawali transisi kepemimpinannya dengan menegaskan komitmen reformasi birokrasi, terutama dalam menata kinerja jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lurah. Menurutnya, peran lurah bukan sekadar pengawas di lapangan, tetapi sebagai pemimpin yang dekat dengan masyarakat.

“Lurah bukan mandor di wilayahnya. Jangan gunakan jabatan untuk menakut-nakuti masyarakat,” tegas Munafri.

Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Sebagai Ketua DPD II Golkar Makassar, Munafri mengaku telah menerima berbagai laporan mengenai lurah yang tidak menjalankan tugasnya secara optimal. Beberapa di antaranya bahkan dituding menyalahgunakan wewenang.

Munafri, yang memenangkan Pilkada Makassar bersama pasangannya, Aliyah Mustika Ilham, dengan perolehan 54,72% suara atau 319.112 suara, dijadwalkan akan dilantik sebagai Wali Kota Makassar pada 20 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto.

Reformasi di Level Kelurahan

Dalam Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) bersama SKPD, OPD, dan unsur Muspida di Balai Kota Makassar, Munafri menegaskan bahwa lurah harus menjadi contoh kepemimpinan yang humanis.

“Lurah adalah garda terdepan pemerintahan di tingkat akar rumput. Mereka harus hadir sebagai pemimpin yang melayani, bukan sekadar pengawas administrasi,” ujarnya.

Sebagai mantan CEO PSM Makassar dan Konsulat Kehormatan Republik Kroasia untuk Indonesia di Makassar, Munafri ingin menanamkan semangat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

Menurutnya, sinergi antara warga dan pemangku kebijakan di tingkat kelurahan menjadi kunci keberhasilan pembangunan.

Mekanisme Pengawasan

Munafri tak hanya memberikan arahan, tetapi juga menyiapkan mekanisme pengawasan ketat terhadap 153 kelurahan yang tersebar di 15 kecamatan di Makassar. Ia menegaskan akan turun langsung untuk memastikan efektivitas program pemerintah di tingkat kelurahan.

“Saya akan memantau langsung kinerja mereka. Lurah adalah wajah pemerintah di mata masyarakat. Saya ingin memastikan mereka bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” tegasnya.

Kebijakan Munafri dalam menata birokrasi kelurahan akan menjadi salah satu ujian awal kepemimpinannya. Apakah reformasi yang dijanjikan benar-benar bisa berjalan atau hanya sebatas retorika?

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.