NETWORK
Terkini.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa pemerintah selalu dituding tak mampu jalankan Pancasila.
Mahfud MD menyampaikan hal itu saat bersilaturahmi dengan Senat Akademik dan Dewan Profesor Universitas Diponegoro, serta Forkopimda, di Semarang, Kamis, 21 Oktober 2021.
“Implementasi Pancasila ini masalahnya selalu dihadapkan pada masalah dengan tudingan,” ujar Mahfud dikutip dari Kompas.
“Siapa pun pemerintahnya selalu (dituding) melanggar atau tidak mampu melaksanakan Pancasila itu, ini selalu terjadi di pemerintah mana pun,” tambahnya.
Mahfud kemudian menceritakan, Presiden ke-1 Soekarno jatuh karena dituding melanggar Pancasila dan UUD 1945 dengan memberi angin segar kepada kelompok komunis. Ia jatuh setelah didemo habis-habisan.
Padahal, menurut Mahfud, Bung Karno merupakan penggagas Pancasila, tetapi jatuh juga karena Pancasila.
Setelah runtuhnya rezim Orde Lama, Orde Baru kemudian muncul yang digawangi Presiden Soeharto.
Mahfud mengatakan bahwa Soeharto juga jatuh karena dianggap tidak mampu melaksanakan Pancasila.
Soeharto jatuh tak lepas karena tidak mampu membersihkan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Adapun Presiden ke-3 BJ Habibie juga jatuh karena dituding tidak bisa menjalankan Pancasila melalui penolakan MPR atas pertanggungjawabannya.
Padahal, kata Mahfud, saat itu Habibie punya komitmen untuk membangun demokrasi.
Tak jauh, ia mengatakan bahwa SBY juga pernah dituding tak mampu jalankan Pancasila.
“Pak SBY juga didemo enggak habis-habis. Katanya enggak bisa menjalankan amanat Pancasila. Sekarang pun kita dituding,” terang Mahfud.
Selanjutnya, Mahfud menygatakan bahwa pemerintahan Jokowi telah bekerja untuk menjalankan amanat Pancasila.
Sekalipun, pada akhirnya tetap dituding tidak mampu melaksanakan nilai-nilai Pancasila.
“Artinya kita bekerja, berusaha dengan sebaik-baiknya dan yang menjadi bentengnya Pancasila itu adalah perguruan tinggi,” jelas Mahfuf MD.