Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengatakan jika Fadli Zon bukanlah penentu dari kebenaran sejarah.
Pernyataan Mahfud MD sebagai bentuk tanggapannya terkait pernyataan Fadli Zon yang sebelumnya mengatakan kepada Mahfud MD untuk tidak membelokkan sejarah.
Mahfod MD menilai jika pernyataan Fadli Zon sebelumnya juga tidak tepat yang menganggap dirinya membelokkan sejarah.
“Penentu kebenaran sejarah itu bukan Fadli Zon”, kata Mahfud MD, dikutop dari laman CNN Indonesia, Jumat 4 Maret 2022.
Sebelumnya Fadli Zon melalui sebuah cuitannya di akun media sosial Twitter menanggapi pernyataan Mahfud MD yang mencoba menjelaskan kebenaran soal nama Soeharto yang todak tercantum dalam Keppres 1 Maret yang di teken oleh Presiden Joko Widodo.
- Mahfud MD Enggan Terima Honor Saat Jadi Khatib di Masjid Al-Markaz
- Lewat Pantun di Kampanye Ganjar, Butet Kartaredjasa Sindir Jokowi: Ini Banteng-Banteng yang Dilukai, Siapa yang Melukai?
- Cak Imin: Kalau jadi Wapres Ga Ada Gunanya Ya Mundur!
- Mahfud MD Akan Kirim Tim Untuk Investigasi Dugaan Intimidasi yang Diterima Melki
- Kemeja yang Dipakai Mahfud Md Daftar Cawapres Rupanya Kemeja saat Pilpres 2019
“Keliru P @mohmahfudmd . Dlm Serangan Umum 1 Maret 1949, Soekarno dan Hatta masih dlm tawanan di Menumbing. Pemerintahan dipimpin oleh PDRI (Pemerintah Darurat RI) dibawah Sjafroeddin Prawiranegara. Tak ada gagasan dari Soekarno n Hatta dlm peristiwa ini. Jangan belokkan sejarah!”, tulis Fadli Zon, dikutip dari aku media sosial Twitter miliknya @fadlizon, Jumat 4 Maret 2022.
Sontak, dari pernyataan Fadli Zon mendapat tanggapan balik dari Mahfud MD dan megatakan jika Fadli Zon bukanlah penentu sejarah.
Secara ilmiah, dia berkata penentu kebenaran sejarah adalah sejarawan dan forum akademik. Nemun, dia mengatakan jika suara Fadli Zon tetap harus didengar rakyat.
Dia kemudian melanjutkan, dari sejarawan Universitas Gadjah Mada (UGM) mejelaskan jika Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakkan Kedaulatan Negara yang tidak memasukkan nama Presiden RI ke 2, Soeharto.
“Dibaca saja agar bacaan sejarahnya konfrehensif”, kata Mahfud MD.
Dia kemudian melanjutkan, jika Keppres Hari Penegakkan Kedaulatan Negara menyebut bahwa sosok yang memiliki gagasan adalah Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengku Buwono IX, sementara yang memerintahkan operasi adalah Panglima Jenderal Soedirman.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.