Marak Tawuran di Makassar, Dewan Minta Pemkot Buka Lapangan Kerja Selebar-lebarnya

Terkini.id, Makassar – Perang kelompok antar warga kerap kali terjadi di Kota Makassar. Penyebabnya bervariasi, mulai dari saling ejek hingga dendam lama. Pelakunya pun tak jarang ditemukan adalah pemuda dan anak-anak.

Aksi saling serang itu juga kerap menggunakan anak panah, busur, dan bom molotov sebagai senjata, hingga menimbulkan korban.

Anggota komisi A DPRD Kota Makassar, Kasrudi meminta agar pemerintah kota membuka lapangan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat. 

Baca Juga: Gandeng TPID, Disperindag Makassar Lakukan Sidak Pasar Tradisional

Dia menilai, sebagian besar pelaku tawuran adalah masyarakat yang tak memiliki pekerjaan tetap.

“Makanya kita minta di 2022 itu pemerintah kota bisa menyediakan lapangan kerja bagi mereka. Mereka ini sebagian besar adalah orang-orang pengangguran yang minim penyaluran aspirasi, kalau ada punya pekerjaan, pasti tidak tersalurkan ke tawuran energinya,” ucap Kasrudi.

Baca Juga: Naik 14 Juta, Rincian Tunjangan Transportasi dan Perumahan Anggota DPRD...

Legislator Gerindra ini juga mengharapkan agar personel keamanan juga disiagakan tiap saat di area titik rawan konflik sebagai bentuk antisipasi dini.

“Kejadian ini bukan cuma di bagian utara saja, di Panakkukang juga ada, dan di daerah-daerah lain. Jadi Pemkot cepat beri solusi, jangan sampai berlarut. Siagakan personel di setiap lokasi rawan agar bisa dicegah,” tuturnya.

Terpisah, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan Pbakal menambah kamera pengawas atau Closed Circuit Television (CCTV) di sejumlah titik di wilayah utara kota. 

Baca Juga: Naik 14 Juta, Rincian Tunjangan Transportasi dan Perumahan Anggota DPRD...

Hal itu dilakukan untuk meminimalisir aksi perang kelompok yang kerap terjadi di wilayah tersebut. Selain itu, pihaknya juga bakal menambah lampu jalan agar kondisi sekitar tidak terlalu gelap.

“Untuk di sana nanti saya bakal terangi, pasang CCTV, siapapun pelaku yang tertangkap, Kapolrestabes tidak bisa disalahkan karena ada bukti,” kata Danny.

Danny mengatakan, perlu pelibatan aparat seperti TNI dan Polri, serta tokoh masyarakat dalam meredam aksi tersebut. 

Dia bakal mengutus perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk berdialog bersama warga dalam mencari muasal permasalahan, hingga mencari solusinya.

Selain itu, sambung Danny, dirinya juga bakal membuka ruang diskusi dengan pemuda dan anak-anak yang kerap terlibat dalam aksi berbahaya itu.

“OPD saya suruh turun semua untuk menyatukan tokoh masyarakat, kemudian anak-anak itu saya mau panggil untuk mendengarkan apa maunya mereka. Kan mereka perlu juga untuk didengarkan,” jelasnya.

Bagikan