Masih Pantaskah Isu Rasisme dan Gender di Pilkada Makassar ? Ini Tanggapan Aktivis Demokrasi

Terkini.id, Makassar – Pilkada Makassar 2020 disebut akan berlangsung meriah. Karena akan diikuti oleh banyak calon. Tidak ada lagi kotak kosong.

Tapi menjelang proses pendaftaran, sejumlah isu terkait rasisme dan perbedaan gender mulai dihembuskan sekelompok orang. Dengan tujuan menjatuhkan citra lawan politik.

Pada zaman yang sudah terbuka dan informasi sangat mudah diperoleh, masih efektifkan rasisme dimainkan di Pilkada Makassar ?

Kapuslitbang Konflik, Demokrasi, Hukum, dan Humaniora LPPM Universitas Hasanuddin Sakka Pati mengatakan, Pilkada adalah kontestasi politik. Orang bersaing dan berlomba mencari cara untuk menang.

Pemanfaatan sentimen ras, agama, hingga gender untuk meraih keuntungan politik diyakini menjadi strategi oleh kubu tertentu.

Tidak terkecuali pada Pilwalkot Makassar 2020. Namun, Sakka Pati menyayangkan jika cara-cara negatif seperti itu masih digunakan.

“Perlu jadi perhatian, kondisi itu juga mesti dibatasi dengan etika politik. Ada bingkai hukum, ada norma dan kesusilaan, yang harus menjadi perhatian para bakal calon atau kandidat,” beber Sakka, Kamis 6 Agustus 2020.

Sakka Pati mengatakan, motif politik kubu tertentu sebenarnya bisa dipahami. Tetapi jangan sampai cara mereka yang kemudian menjadikan demokrasi mengalami kemunduran.

“Silahkan bersaing, silakan berkontestasi, tetapi tidak perlu mengurusi orang. Urusi saja diri masing-masing, bagaimana mencari jalan untuk menang. Tetapi jangan membuat hal yang melanggar, sebagai contoh kampanye negatif atau kampanye hitam,” kata Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI Sulsel) ini.

Salah satu yang menjadi perhatian pada Pilwalkot Makassar kali ini adalah munculnya sosok perempuan yang akan ikut bertarung.

Hal yang kemudian digunakan untuk memainkan isu gender, bahkan disebut tidak sejalan dengan agama.

“Di mana-mana ketika ada kontestasi, itu (perempuan jadi pemimpin) kan salah satu cara untuk menjatuhkan dalam perspektif agama. Tetapi, dalam perspektif lain, dalam kesetaraan gender, kalau saya secara akademisi mengatakan bukan lagi saatnya,” terang Sakka Pati.

“Jadi kembali lagi bahwa demokrasi itu adalah bagaimana kita memberikan hak politik konstitusi kita secara merdeka untuk memilih siapa yang layak untuk memimpin, entah itu laki-laki atau perempuan,” katanya.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.