Masyarakat Sipil Minta Pemerintah dan DPR Segera Bahas RUU Perlindungan Data Pribad

Masyarakat Sipil Minta Pemerintah dan DPR Segera Bahas RUU Perlindungan Data Pribadi

Terkini.id,Makassar – Teknologi Informasi kini telah berkembang pesat, bahkan telah mempengaruhi pola hidup manusia.

Pada Januari 2019, Global Digital Report 2019 menyebutkan bahwa jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 268,2 juta jiwa dengan penetrasi internet mencapai 150 juta atau 56 persen.

Dengan rata-rata durasi yang digunakan, diantaranya: akses internet (8 jam 36 menit), sosial media (3 jam 26 menit), televisi (2 jam 52 menit) dan streaming musik (1 jam 22 menit).

Dengan fakta tersebut maka dari 24 jam waktu manusia sebagian besarnya digunakan untuk beraktivitas di dunia internet, sebuah ruang interaksi tanpa sekat.

Yang menjadi masalah disini adalah bahwa sebagian besar dari 56 persen pengguna internet di Indonesia tidak menyadari bahaya yang mengintip dari setiap aktivitasnya di ruang maya ini.

Menarik untuk Anda:

Fakta bahwa dari setiap informasi yang dibagikan oleh para pengguna internet ketika berinteraksi berpotensi untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tanpa persetujuan pemilik data atau subyek data.

Hal tersebut dikupas dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan dan KOPEL Indonesia di Makassar, Senin 16 Desember 2019 dalam kerangka advokasi kebijakan Program INSPIRE.

Prof Marwan Mas tampil sebagai pembicara mengatakan bahwa dalam demokrasi, akhir-akhir ini UU ITE mempersempit ruang untuk menyampaikan pendapat.

“Dalam pembahasan RUU PDP, jangan sampai justru juga seperti UU ITE yang membungkam suara warga yang kritis, oleh karenanya harus ada uji publik bagi warga dalam penyusunannya,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Direktur Riset ELSAM, Wahyudi Djafar mengatakan bahwa di Indonesia, terdapat 30 regulasi yang mengatur mengenai tata kelola data pribadi.

“Namun, regulasi yang tersedia masih menerapkan standar dan mekanisme yang berbeda dalam memperlakukan data pribadi warga,” pungkasnya.

Bahkan kata dia terkadang negara memberikan akses pada pihak ketiga untuk menggunakan data pribadi warga tanpa menyiapkan mekanisme pengawasan yang jelas.

“Pengamanan terhadap data pribadi yang sensitif, harus dilindungi dan dirahasiakan oleh negara, tidak dibagikan apalagi tanpa persetujuan pemilik data,” lanjutnya.

Senada dengan Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Maria Louisa juga menyatakan bahwa bukti elektronik dalam penegakan hukum masih belum maksimal digunakan.

“Hal ini dikarenakan kerangka hukum saat ini belum mengakomodir bukti elektronik sebagai bukti yang sah dalam penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan korupsi di Indonesi,” bebernya.

Diketahui pada 3 Desember 2019, DPR RI telah menyepakati Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) masuk sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024.

Sebagai salah satu komitmen Indonesia dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goal/SDG’s) yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya tujuan 16. 10: Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.

Untuk memastikan terjadinya transparansi proses interaksi para pengguna internet, keterjaminan keamanan para pengguna internet juga harus terwujud.

“Maka, pemerintah dan DPR RI harus segera membahas RUU PDP di dalam prolegnas 2020 secara partisipatif, transparan dan akuntabel sebagai upaya untuk menjaga semangat inklusivisme demokrasi di Indonesia” ujar Desiana Samosir selaku Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Update Terbaru Kasus Virus Corona di Bulukumba, Pasien Positif Bertambah 5 Kasus

Begini Perkembangan Soal Vaksin untuk Penanganan Covid-19 di Tanah Air

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar