Manifesto Demokrasi Masyarakat Sipil Sulawesi Menentang Monopoli dan Krisis Agraria

Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Sulsel, Kontras Sulawesi, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Sulsel, LBH Makassar, Jurnal Celebes, Perkumpulan Wallacea, Kareso Bulukumba.

TIDAK ADA REFORMA AGRARIA SEJATI DI NEGARA YANG TIDAK PANTAS PEMILU

Transisi demokrasi Indonesia berada di titik nadir. Kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan tidak lagi menjadi marwah kebangsaan Republik Indonesia. Negara yang dulunya dibentuk untuk kepentingan seluruh rakyat kini hanya menjadi alat kekuasaan segelintir elit.

Kriminalisasi dan serangkaian anomali kekuasaan yang ditampakkan rezim Jokowi-Ma’ruf Amin adalah bukti nyata tepi jurang demokrasi kita. Rezim Jokowi-Ma’ruf Amin sedang menjalankan pola kekuasaan yang tidak lagi demokratis akan tetapi cenderung korporatis.

Pendekatan pembangunan yang cenderung didominasi oleh kepentingan oligarki sehingga tidak lagi partisipatif bagi rakyat di sekitar wilayah yang dirampas tanahnya. Kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki dikelola secara tertutup dengan minimnya informasi terkait proses dan kepentingan aktor yang mendapatkan untung di balik segala bentuk pembangunan yang sedang dilakukan.

Lebih parahnya lagi, segala proses yang sedang berlangsung tersebut juga ditopang oleh tindakan represif yang akhirnya terus melanggengkan pelanggaran HAM. Berbagai regulasi yang tidak berpihak terus diproduksi untuk melanggengkan kepentingan oligarki dan penguasa yang merampas hak hidup layak rakyat indonesia.

Kemunduran demokrasi juga semakin terasa ketika masyarakat tidak lagi dilibatkan dalam berbagai agenda pembangunan. Salah satunya ialah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang lebih tampak sebagai Penggusuran Skala Nasional dengan merampas tanah dan kedaulatan wilayah hidup rakyat yang berakibat pada serangkaian konflik agraria di berbagai tempat.

Situasi krisis agraria akibat monopoli dan praktek pembangunan yang ekspansif dan eksploitatif menunjukkan kerakusan negara beserta tuan tanah lainnya dalam menguasai hajat hidup rakyat.

Hari ini kita menyaksikan berbagai ketimpangan dalam berbagai situasi dan proses kebijakan strategis di masyarakat yang mengakibatkan semakin terpinggirkannya rakyat Indonesia atas kedaulatan ruang dan wilayah hidupnya.

Struktur kekuasaan terus dibiarkan tumbuh dalam relasi kuasa di aras negara dan masyarakat yang mengakibatkan ketidakadilan dan rakyat dibiarkan mengalami ketidakberdayaan untuk menumbangkan relasi kuasa yang timpang ini.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.