Mendag Ancam Pengusaha yang Langgar Larangan Ekspor Minyak Goreng, Netizen: Tangkap Proses dan Penjarakan

Terkini.id, Jakarta – Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi memberikan ancaman kepada para pengusah yang melanggar kebijakan larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng. Dia mengatakan akan memberikan sanksi kepda pengusaha jika terbukti melakukan pelanggaran kebijakan ekspor yang di teken pemerintah.

Menaggapi ancaman Mendag Lutfi, Netizen menyebut bahwa tindakan yang perlu dilakukan oleh mendag untuk mencegah pelanggaran aturan ekspor adalah dengan melakukan tindakan tegas bukan hanya mengancam, tetapi tersangka harus diproses dan dipenjarakan.

Netizen menilai bahwa jika hanya sekedar ancaman, itu sama sekali tidak memberikan efek jera terhadap para pelanggar dan dinilai tidak efektif.

“Jangan hanya MENGANCAM ! Tangkap proses lalu penjarakan. Dan jangan lupa TURUNKAN HARGA !”, tulis netizen, dikutip dari kolom komentar CNN Indonesia, Jumat 29 April 2022.

Mendag Lutfi mengatakan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menindak para pelanggar, hal itu dilakukan sebagai upaya pencegahan ekspor bahan baku minyak goreng untuk dan sebagai langkah untuk menstabilkan harga minyak goreng dalam negeri.

“Saya tegaskan eksportir yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saya pastikan pemerintah bersama dengan kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya akan memantau seluruh pelaksanaan kebijakan ini”, kata Mendag Lutfi, dikutip dari laman CNN Indonesia.

Kendati demikian, Mendag Lutfi mengatakan bahwa ancaman itu dikecualikan untuk eksportir yang telah mendapat nomor pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor paling lambat Rabu 27 April 2022. Menurutnya, eksportir yang sudah mendapat nomor pabean ekspor tetap dapat melaksanakan ekspor.

Sebagai informasi, larangan ekspor bahan baku seperti CPO dan minyak goreng mulai diberlakukan Presiden Joko Widodo pada Kamis 28 April 2022, kemarin. Jokowi mengatakan bahwa pengambilan keputusan itu berdasarkan beberapa pertimbangan.

Salah satu pertimbangan yang melarang ekspor yakni berkaca pada kegagalan pemerintah dalam menangani ekspor minyak goreng dalam kurun waktu 4 bulan terakhir. Minyak goreng mengalami lonjakan harga yang cukup drastic dari Rp 14.000 menjadi Tp 20.000 per liternya.

Pengendalian harga telah dilakukan pemerintah dengan meluncurkan kemasan minyak goreng sederhana yang dibanderol dengan harga Rp. 14.000 per liter. Total minyak goreng yang dogelontorkan sekitar 2,4 miliar liter.

Kedua, menerapkan kewajiban bagi produsen memasok minyak goreng di dalam negeri (DMO) sebesar 20 persen dari total volume ekspor sebesar 20 persen. Dengan adanya kebijakan itu, HET ditetapkan menjadi tiga .

Yaitu, minyak goreng curah Rp 11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp 13.000 per liter, minyak goreng kemasan Rp 14.000 per liter yang diberlakukan sejak 1 Februari 2022.

Kebijakan yang diambil pemerintah dinilai tidak efektif, maka pemerintah mencabut HET namun lagi-lagi gagal menstabilkan harga minyak goreng.

“Saya sebagai presiden tidak mungkin membiarkan itu terjadi. Sudah 4 bulan kelangkaan berlangsung dan pemerintah sudah mengupayakan berbagai kebijakan, namun belum efektif”, kata Jokowi.

Dia mengatakan kegagalan kebijakan itu merupakan sebuah ironi karena negara Indonesia adalah negara penghasil sawit terbesar, namun malah dilanda krisis minyak goreng.

Menurutnya, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat merupakan yang utama. Karena itu ia meminta kepada para pelaku usaha untuk mendukung kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

“Saya minta kesadaran industry minyak sawit untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri”, katanya.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.