Mitra Terkini
Terkini.id, Makassar – Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekda Sulawesi Selatan (Sulsel) Muh Firdan mengatakan transformasi Rencana Aksi Daerah penurunan Emisi Gas Rumah Kaca menuju pembangunan rendah karbon harus memperhatikan beberapa hal.
“Rencana Aksi Daerah yang terintegrasi dalam pencanangan pembangunan, dan diperlukan keterlibatan kabupaten kota dalam satu kesatuan pelaksanaan pembangunan,” kata dia di Hotel Four Points By Sheraton, Jumat, 24 Mei 2019.
Peluncuran Kick off Meeting Pembangunan Rendah Karbon menindaklanjuti MoU antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional PPN/BAPPENAS dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor NKB 01/M.PPN/02/2019 dan Nomor 003/II/PEM- MoU/2019, tanggal 12 Febuari 2019 tentang Pelaksanaan Pembangunan Rendah Karbon.
Menurut Firdan, implementasi rendah karbon dalam pelaksanaan RPJMD harus terkoordinasi sehingga target penurunan emisi dapat dicapai sesuai yang direncanakan dan ditunjang dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Hal itu dapat dilihat dengan adanya sasaran adaptasi dan mitigasi perubahan iklim,” kata dia.
- Gubernur Lepas Puluhan Ribu Peserta Jalan Sehat Anti Mager Peringatan 356 Tahun Sulsel
- Sekprov Sulsel Buka Rakor KIPT, Ajak Sinergi Bangun Kawasan Transmigrasi Maju dan Mandiri
- Ikuti Jalan Sehat Anti Mager 356 Tahun Sulsel, Hadiah Rumah, Umroh hingga Sepeda Motor Menanti
- Harga Cabai Naik dan Jadi Penyumbang Inflasi, Wakil Gubernur Sulsel Imbau Warga Tanam di Pekarangan Rumah
- Pemprov Sulsel Luncurkan Gerakan Serbu Pasar, Dorong Akses Pasar dan Kolaborasi Perdagangan di Indonesia Timur
Dia menyebut efek global warming turut berperan dalam kejadian bencana di Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil pemantauan BMKG menyebut sebab hujan yang menyebabkan banjir di Sulsel karena penguapan yang sangat tinggi akibat suhu permukaan laut yang sangat hangat.
“Fenomena ini memberi pelajaran kepada kita untuk benar-benar memikirkan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim ke depannya,” terangnya.
Dengan demikian, kata dia, akselarasi pembangunan yang dicapai tidak menjadi tersendat karena bencana yang terjadi.
Dia mengatakan Pemerintah Sulsel telah mengkaji ulang peraturan gubernur nomor 9 tahun 2012. Hasil kajian tersebut menunjukkan setidaknya dua kendala utama dalam mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca
“Rancangan yang disusun belum terintegrasi kedalam rencana pembangunan provinsi Sulsel. Kendala kedua pemerintah kabupaten/kota tak terlibat dalam penurunan emisi gas rumah kaca,” paparnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan data-data pencapaian penurunan emisi sepenuhnya murni berasal dari usaha perangkat daerah provinsi.
Tanggapan Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas
Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam menilai pembangunan di Indonesia belum berada di jalur yang benar. Ia menyebut masih banyak perbaikan yang harus ditempuh dalam jangka panjang.
“Ini tak hanya berlaku secara nasional tetapi juga terjadi di provinsi dan daerah,” paparnya.
Untuk itu, ia menyebut Bangsa ini harus melakukan banyak lompatan-lompatan. Selama ini, kata dia, pembangunan masih sangat bergantung pada eksploitasi sumber daya alam.
“Dan menyebabkan kondisi degradasi lingkungan yang dampaknya sudah terasa akhir-akhir ini, kalau Sulsel sudah kebagian banjir beberapa waktu ini,” ujarnya.
Dia menyebut berdasarkan hasil temuan, bencana semakin hari semakin kuat tekanannya dan makin besar. Dampaknya, kata dia, tak hanya kerusakan fisik, namun juga dampak korban jiwa.
“Kita tak bisa lagi menyalahkan alam, karena perubahan alam karena ulah kita juga,” jelasnya.
Kala berbicara sebagai ekosistem, Medrilzam mengatakan segala sesuatu memiliki hubungan sebab-akibat.
“Kalau kita memberi dampak terhadap lingkungan maka dia akan akan memberikan dampak kembali kepada kita,” tutupnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.