Meski Masih Berproses di Polda Sulsel, Tahap Ke-2 RS Batua Berlanjut

Terkini.id, Makassar – Kendati proyek Rumah Sakit Batua masih berproses di Polda Sulsel, Pemerintah Kota Makassar tetap akan melanjutkan pembangunan RS tahap ke-2. 

Plt Kepala Dinas Kesehatan Makassar, Agus Djaja Said menyebut penyidik tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi sehingga kelanjutan proyek menjadi keputusan pemerintah kota.

“Saya sudah koordinasi dengan polisi bahwa dia tidak punya kewenangan memberikan rekomendasi. Jadi itu (kelanjutan pembangunan) bergantung dari dinasnya,” kata Agus, Selasa, 5 Januari 2021.

Kendati sebelumnya, Agus mengatakan kelanjutan kontruksi proyek ini bergantung rekomendasi penyidik.

Mungkin Anda menyukai ini:

Pasalnya, kelanjutan proyek yang tengah berproses di Polda Sulsel ini sudah masuk dalam APBD 2021. Hanya saja anggaran itu mengalami pengurangan lebih dari 50 persen. 

Baca Juga: Wawali Makassar: Partai Gelora Adalah Keluarga Besar Kami

“Jadi anggarannya itu sisa Rp20 miliar dari Rp75 miliar. Nanti kita buat perencanaannya kembali dengan anggaran itu, apa yang bisa kita selesaikan. RS Batua ini kan ada masalahnya, makanya kita lanjutkan tapi tetap harus hati-hati,” ungkapnya.

Pembangunan RS Batua, kata Agus, sangat mendesak di tengah pandemi Covid-19. Sebab, pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan.

“Biaya sewa rumah untuk PKM Batua kan cukup besar, makanya lebih baik ini kita selesaikan daripada sewa terus,” paparnya

Baca Juga: Kunjungi Perkebunan Porang Sidrap, Danny: Nantikan Porang Di Lorong Lorong...

Sebelumnya, Kepala Bidang Bina Teknik Dinas PU Kota Makassar, Ansuard menilai sulit untuk melanjutkan proyek pembangunan RS Batua. Alasannya, kontruksi fisik proyek ini bermasalah dan masih berproses hukum.

“RS Batua ini masih dalam identifikasi teknis untuk kekuatan fisiknya. Basemennya juga penuh air dan sekarang proyek itu masih dalam tahap pemeriksaan,” ucap Ansuad.

Ansuard mengatakan pihaknya telah melakukan justifikasi teknis untuk melihat kondisi bangunan. Sekaligus menyurat ke Inspektorat Kota Makassar untuk mengetahui temuan-temuan sesuai laporan hasil pemeriksaan (LHP).

“Kalau kita lanjut takutnya nanti jadi pertanyaan kenapa dilanjut padahal proyek bermasalah. Makanya kita adakan justifikasi teknis untuk bangunan itu. Ini juga kita mau konsultasi ke BPKAD,” tuturnya.

Bagikan