Makassar Bergerak, Tuntut Pemkab Bima Usir PT JMK dan Bebaskan 3 Aktivis Anti Tambang

Tulisan ini adalah kiriman dari Citizen, isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
Laporkan tulisan

Terkini.id, Makassar-Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam dua lembaga yaitu Mahasiswa Peduli Rakayat (MAPERA) Nusantara dan Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (AMPERA) mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa Peduli Demokrasi, menuntut Bupati Bima agar segera mengusir PT.JMK.

Perusahaan ini selaku pengelola tambang pasir besi di Kecamatan Wera Kabupaten Bima NTB dan menuntut agar Bupati Bima membebaskan 3 aktivis anti tambang yang telah dipenjarakan oleh Pemda Bima melalui Kepala Bagian Hukum atas tuduhan melakukan pengrusakan fasilitas disaat melakukan aksi tolak tambang di kantor Camat Wera Bima pada tanggal 21 bulan Juli 2019 lalu.

Aspirasi Gerakan Mahasiswa berlangsung di Fly Over Jalan Urip Sumohardjo. Makassar. Kamis 28 November 2019.

Sejumlah mahasiswa yang dipimpin oleh M.Askin selaku Jendral lapangan tersebut terus berorasi secara bergantian di bawah jembatan layang Fly Over, terlihat sejumlah massa aksi ini pun menahan mobil truk untuk dijadikan sebagai panggung orasi.

Menurut M.Askin dalam orasinya, kami yang tergabung dalam Gerakan Mahaisswa Peduli Demokrasi mengecam Pemda Bima yang telah berani mengkriminalisasi beberapa aktivis peduli lingkungan.

Tindakan tesebut dilakukan oleh Pemda Bima untuk melindungi keberadaan PT. JMK yang telah melanggar kesepakatan AMDAL sehingga berakibat terjadinya kerusakan lingkungan dan mengancam kesehatan masyarakat Kecamatan Wera dan Ambalawi.

Lanjut M. Askin, perlu diketahui oleh Bupati Bima Inda Dhamayanti Putri, perjuangan kami tidak akan berhenti sampai hari ini, sebelum izin penambangan PT. JMK di cabut dan membebaskan ketiga aktivis tersebut, maka kami akan melaporkan Bupati Bima kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara resmi, karena telah melalukan konspirasi kejahatan lingkungan dengan perusahaan, sehingga beberapa poin ini tidak terealisasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

Berikut poin-poin tersebut;
1. Wajib bagi Perusahaan pengelola tambang untuk melakukan reklamasi lubang bekas galian tambang.

2. Melakukan sosialisasi dampak tambang dalam lingkungan masyarakat.

3. Melakukan penataan lingkungan dari radius yang menjadi dampak tambang.

4. Telah terjadi abrasi sepanjang bibir pantai Kecamatan Wera dan Ambalawi, akibat tertarik ke dalam dasar laut untuk menutupi lubang bekas tambang.

5. Telah melakukan jual beli ampas pasir besi yang seharunya kesepakatan dengan surat izin pertambangan SK.188.45/345/400/2010/2020 digunakan untuk menutupi kembali lubang yang telah dibuat, namun yang terjadi justru diperjual belikan dan lubang bekas tambang berefek pada bencana alam.

Komentar

Rekomendasi

Kepala Desa Panaikang, Apresiasi kegiatan Bakti Sosial yang di adakan Mahasiswa STIM-LPI Makassar di kabupaten Gowa ini

BEM FIS UNM Minta Pimpinan Fakultas Transparan Pada Mahasiswa

BEM FIS UNM Minta Pimpinan Fakultas Transparan Pada Mahasiswa

Keren! Jelang Ujian Akhir Madrasah, KKG MI Bulukumba Gandeng LPMP Bedah Kisi -Kisi USBN

Peduli Pelaku Keagamaan, KUA Bonto Bahari : Pemerintah Jangan Tutup Mata

Dampak Reklamasi Makassar Bagi Warga Pesisir Takalar-Galesong

Bupati Sinjai Coffee Morning Bersama Jurnalis, Ini Harapannya

Ketua Umum Imadiklus Indonesia Mengapresiasi Komisi X DPR RI Memperjuangkan Pendidikan Nonformal

Buaya Serang Manusia di Towuti Berlanjut, BBKSDA Sulsel Evakuasi Buaya

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar