MK Perintahkan UU Cipta Kerja Direvisi, Pakar Hukum: Ini Kemenangan Besar

Terkini.id, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) perintahkan DPR dan pemerintah untuk perbaiki UU Cipta Kerja. Jika dalam jangka waktu 2 tahun ke depan belum juga direvisi, maka Undang-Undang yang lama akan berlaku kembali. Putusan ini dinilai sebagai kemenangan besar karena membuktikan ada proses legislasi yang salah.

“Ini kemenangan besar, menunjukkan ada legislasi ugal-ugalan, nggak bener,” kata pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar, Kamis 25 November 2021.

Namun ada yang aneh menurut Zainal. Menurutnya, jika MK menilai UU Cipta Kerja ada cacat formil kenapa harus direvisi. Seharusnya dicabut seluruhnya saja.

Baca Juga: Muslim Arbi: Jokowi Harus Minta Maaf dan Mundur karena Ternyata...

“Tampaknya MK mencari jalan tengah dengan melakukan conditional unconstituonal. MK memodifikasikan pengujian formal berbasis kemanfaatan,” ucap Zainal.

“Terus terang saya agak bingung. Kan ada dua konsep, conditionally constitutional artinya tetap dianggap berlaku sementara waktu sampai diperbaiki. Sedangkan conditionally unconstitusional dianggap tidak konstitusional dan tidak diberlakukan sampai diperbaiki. Kalau ini conditionally unconstitusional kok ada poin 4?,” tambah Zainal dalam penjelasannya.

Baca Juga: Sebut Pemerintah Malpraktik Kebijakan Soal UU Cipta Kerja, Pengamat: Tidak...

Menurut Zainal, yang harusnya dilakukan adalah:

“1. Tidak memberlakukan sementara waktu dan kalau tidak diperbaiki maka tidak berlaku selamanya.
2. Dengan begitu jelas sudah gak bisa digunakan untuk buat keputusan apapun sehingga nggak perlu pakai amar nomor 7.
3. Malah yang perlu diatur adalah bagaimana dengan PP dan berbagai aturan yang sudah terlanjur keluar? Apakah ini akan ditangguhkan dulu atau akan diserahkan ke MA untuk pemberlakuannya,” jelas Zainal.

Sementara itu, ahli hukum tata negara Feri Amsari memberikan catatan khusus atas putusan yang dikeluarkan MK tersebut.

Baca Juga: Sebut Pemerintah Malpraktik Kebijakan Soal UU Cipta Kerja, Pengamat: Tidak...

“Putusan ini sungguh menarik. MK membenahi secara luar biasa tata cara pembentukan UU. Putusan ini akan membuat DPR dan Pemerintah harus berhati-hati membuat UU,” kata pengajar Universitas Andalas Padang itu.

Sama dengan yang dirasakan oleh Zainal, Feri pun mempertanyakan jangka waktu yang diberikan. Padahal, menurutnya jika dianggap menyalahi seharusnya tidak ada revisi lagi.

“Kenapa inkonstitusional bersyarat diberlakukan 2 tahun? Padahal dianggap menyalahi ketentuan konstitusi dan UU 12 Tahun 2011,” tanyanya penuh heran.

“Namun, apa pun itu, ini kemenangan baik bagi publik,” lanjut Feri.

Dilansir dari Detikcom, MK dalam putusannya memerintahkan DPR dan Pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja. Berikut amar/perintah MA:

  1. Menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan
  2. Apabila dalam tenggang waktu 2 tahun pembentuk Undang-undang tidak dapat menyelesaikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka Undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Nomor 11/2020, harus dinyatakan berlaku kembali,
  3. MK menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini. MK juga memerintahkan melarang menerbitkan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
  4. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Bagikan