Mosi Tak Percaya, Perseteruan Rudy Djamaluddin dengan Dewan Memanas

Terkini.id, Makassar – Perseteruan Dewan dengan Pemerintah Kota Makassar semakin meruncing. Sejumlah pemimpin komisi di DPRD gerah terhadap sejumlah kebijakan Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin di akhir masa jabatan.

Sejak awal menjabat, hubungan Pemerintah Kota Makassar di tangan Rudy Djamaluddin dengan DPRD tak pernah berjalan mesra. Sejumlah kebijakan Rudy dinilai berada di luar regulasi dan akal sehat. 

“Kalau Rudy masih lama menjabat, kami akan membuat mosi tidak percaya. Kalau perlu kami pakai hak interpelasi,” kata Anggota Komisi A, Kasrudi, Sabtu, 13 Februari 2021.

Baca Juga: Naik 14 Juta, Rincian Tunjangan Transportasi dan Perumahan Anggota DPRD...

Kasrudi menegaskan Partai Gerindra akan menggunakan hak interpelasi terhadap kebijakan Rudy Djamaluddin bila masih lama menjabat. Pasalnya, ada banyak anggaran yang terbuang percuma.

“Banyak kegiatan yang tidak menyentuh kehidupan warga masyarakat Makassar,” ungkapnya.

Baca Juga: Titik Reklame Ditertibkan Ulang, DPRD Makassar Sebut Banyak Pengusaha Tak...

Dia menilai Pemerintah Kota Makassar di tangan Rudy Djamaluddin kehilangan visi. Kasrudi mengatakan pemerintah tidak punya arah jelas dan tidak tahu mau melakukan apa.

Ia pun meminta Pj Wali Kota Makassar turun ke masyarakat untuk meminta maaf di akhir masa jabatannya. 

“Menyatakan saya minta maaf kepada warga Kota Makassar karena belum bisa melaksanakan tugas sebagai Pj. Itu lebih gentleman,” tuturnya.

Baca Juga: Titik Reklame Ditertibkan Ulang, DPRD Makassar Sebut Banyak Pengusaha Tak...

Sehingga, kata dia,masyarakat Kota Makassar punya kenangan bahwa pernah ada Pj Wali Kota yang dipimpin Rudy Djamaluddin. Pemimpin yang mau mengakui kesalahan.

“Dibanding dia gonta-ganti pejabat, lelang jabatan lah dan main kucing-kucingan dengan wali kota terpilih,” tutupnya. 

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo berharap pelantikan Moh Ramadhan Pomanto sebagai Wali Kota Makassar bisa dipercepat tanpa menunggu pelantikan 11 kabupaten kota lainnya di Sulsel. 

Menurutnya sudah lama terjadi kekosongan pemimpin definitif di Kota Makassar. Ia mengatakan Kota Makassar sudah lama terjadi kekosongan pemimpin definitif.

Sejak Moh Ramdhan “Danny” Pomanto meninggalkan kursi Wali Kota Makassar pada Senin, 13 Mei 2019 lalu. Pemerintah Kota  Makassar sudah dipimpin tiga Penjabat Wali Kota berbeda, mulai Iqbal Suaeb, Yusran Jusuf, dan Rudy Djamaluddin.

“Harapan kita Makassar harusnya lebih cepat dilakukan pelantikan tanpa menunggu pelantikan serentak tanggal 17 Februari,” kata Rudianto Lallo.

Bagikan