Pedas! Nicho Silalahi ke Jokowi: Semoga Pemerintahan Bapak Segera Direshuffle oleh Rakyat

Terkini.id, Jakarta – Aktivis, Nicho Silalahi melontarkan sindiran pedas kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi terkait kebijakan larangan ekspor bahan baku minyak goreng.

Ia menyindir bahwa kebijakan Jokowi telah menghancurkan pendapatan petani sawit berskala kecil dan berhadap Pemerintah akan segera “direshuflle” rakyat.

“Wih pak Jokowi hebat untuk mengatasi tikus di lumbung padi maka langsung membakar lumbungnya,” kata Nicho Silalahi melalui akun Twitter pribadinya, sebagaimana dilihat pada Kamis, 28 April 2022.

Baca Juga: Natalius Pigai Kecam Sikap Jokowi terhadap Konflik Rusia-Ukraina, Ruhut: Di...

“Makasih pak Jokowi, kebijakan bapak telah berhasil menghancurkan pendapatan petani sawit berskala kecil. Semoga pemerintahan bapak segera di Resufle oleh Rakyat,” sambungnya.

Bersama pernyataannya, ia membagikan cuitan berisi penjelasan Presiden Jokowi soal larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng.

Baca Juga: Soal Kebijakan Pembelian Migor Curah, Nicho: Patut Diduga ini Hanyalah...

Dalam penjelasannya, Presiden Jokowi meminta kesadaran industri minyak sawit untuk memprioritaskan dan mencukupi kebutuhan minyak goreng di dalam negeri.

Ia meyakini bahwa dengan kapasitas produksi yang ada, kebutuhan minyak goreng dalam negeri dapat dengan mudah tercukupi.

“Volume bahan baku minyak goreng yang kita produksi dan kita ekspor jauh lebih besar daripada kebutuhan dalam negeri, masih ada sisa kapasitas yang sangat besar,” jelas Jokowi, dilansir dari situs resmi Sekretaris Kebinet.

Baca Juga: Soal Kebijakan Pembelian Migor Curah, Nicho: Patut Diduga ini Hanyalah...

“Jika kita semua mau dan punya niat untuk memenuhi kebutuhan rakyat sebagai prioritas, dengan mudah kebutuhan dalam negeri dapat dicukupi,” sambungnya.

Presiden menilai bahwaa kesulitan masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng saat ini adalah sesuatu yang ironis, mengingat Indonesia merupakan negara produsen minyak sawit terbesar di dunia.

Ia menyinggung, sudah empat bulan kelangkaan berlangsung dan pemerintah sudah mengupayakan berbagai kebijakan namun belum efektif.

“Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan dan minyak goreng ke luar negeri. Larangan itu berlaku untuk ekspor dari seluruh wilayah Indonesia termasuk dari kawasan berikat,” jelasnya.

Jokowi menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat adalah prioritas paling tinggi dalam pertimbangan pemerintah setiap membuat keputusan, termasuk kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya.

“Larangan ini memang menimbulkan dampak negatif, berpotensi mengurangi produksi, hasil panen petani yang tak terserap. Namun, tujuan kebijakan ini adalah untuk menambah pasokan dalam negeri hingga pasokan melimpah,” katanya.

Jokowi juga menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan masyarakat ini akan menjadi patokannya dalam mengevaluasi kebijakan larangan ekspor minyak goreng.

Begitu kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, lanjutnya, maka tentu ia akan mencabut larangan ekspor.

“Karena saya tahu negara perlu pajak, negara perlu devisa, negara perlu surplus neraca perdagangan. Tapi memenuhi kebutuhan pokok rakyat adalah prioritas yang lebih penting,” pungkas Jokowi.

Bagikan