Operazi Zero, Satpol PP Makassar Jaring 86 Anjal dan Gepeng di Kecamatan Ujung Pandang

Operazi Zero, Satpol PP Makassar Jaring 86 Anjal dan Gepeng di Kecamatan Ujung Pandang

KH
Kamsah Hasan
Redaksi

Tim Redaksi

Terkini.id, Makassar – Selama sepekan terakhir, Satpol PP Kota Makassar dan Dinas Sosial melakukan operasi zero anak jalanan (anjal) dan gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kecamatan Ujung Pandang

Plt Kepala Satpol PP Kota Makassar Iqbal Asnan mengatakan pihaknya beroperasi sejak 21-27 September 2021. Hasil operasi tersebut menjaring sebanyak 86 anjal dan gepeng.

Iqbal merincikan pada 21 September 2021 anjal dan gepeng yang terjaring sebanyak 29. Pada hari kedua sebanyak 17. Menyusul pada hari ketiga 11 orang.

Sementara pada hari keempat ditemukan 15 orang, lantas berlanjut pada hari berikutnya dengan 6 temuan, dan pada hari keenam ditemukan 8 orang. 

“Hari ke 7 Operasi Zero di Kec Ujung Pandang sudah nol Anjal dan Gepeng. Besok Insyaallah kami mulai hari pertama Operasi Zero di Kec Mariso,” kata Iqbal Asnan, Senin, 27 September 2021.

Baca Juga

Kecamatan Ujung Pandang merupakan daerah pertama yang menjadi uji coba penertiban anjal dan gepeng. Satpol PP dan Dinas Sosial menyisir tiap tempat selama sepekan untuk menjaring anjal dan gepeng.

“Keberadaan mereka ini sudah bisa ditemukan di seluruh jalan-jalan Makassar, dan memang cukup meresahkan,” kata Iqbal.

Terpisah, Plt Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Rusmayani Masjid menyebut jumlah gepeng dan anjal meningkat selama pandemi Covid-19.

“Kalau kita lihat datanya selama pandemi ini memang semakin meningkat. 1 penyebabnya karena pandemi jadi banyak orang yang kehilangan pekerjaan kemudian memang gepeng dan anjal itu problem kekotaan,” kata Maya, sapaannya.

Anjal dan gepeng di Makassar, kata Maya, terkait erat dengan kemiskinan. Ia mengatakan dengan adanya pandemi banyak yang kehilangan pekerjaan.

“Ortunya mungkin kehilangan pekerjaan yang tadinya buruh bangunan atau apa sehingga banyak anaknya dipaksa untuk turun ke jalan,” kata Maya.

Problemnya adalah setelah Dinas Sosial melakukan penangkapan, Rumah Singgah untuk anjal dan gepeng hanya bisa menampung maksimal 20 orang dengan pembinaan selama 3 hari.

Lantas setelah itu, Dinas Sosial mengembalikan pada keluarganya. 

“Ketika dikembalikan ke keluarganya, keluarganya sudah tanda tangan berjanji tidak akan turun tapi seminggu kemudian ada lagi, turun lagi, jadi ditangkap lagi, turun lagi jadi seperti itu,” papar Maya.

Maya mengatakan pada APBD Perubahan Dinas Sosial telah mengantongi dana perencanaan pembuatan Lingkungan Pondok Sosial (Liposus) sebagai tempat rehabilitasi anak-anak.

Liposus tersebut memiliki lahan sekitar 3 hektar dan rencananya akan dibangun pada tahun 2022.

“Kalau kita punya Liposus bisa kita kasih pelatihan mereka selama 1 bulan, sehingga ketika keluar liposus bisa dicarikan kerjaan kerjasama dengan Disnaker atau dicarikan kerjaan di tempat lain jadi mereka tidak akan keluar lagi ke jalan,” ungkap Maya.

Anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar Yeni Rahman menilai pendataan soal anjal dan gepeng di Kota Makassar masih minim. 

“Beberapa informasi saya dengar, tidak semua anjal dan gepeng berasal dari daerah luar Makassar,” kata Yeni.

Oleh karena itu, Yeni mendorong Dinas Sosial melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap anjal dan gepeng di Makassar. Ia meminta tokoh masyarakat setempat dilibatkan dalam pendataan.

“Harus disampaikan pada orangtuanya karena yang bertanggung jawab adalah mereka. Kalau tidak punya keluarga harus diberi pembinaan oleh dinsos,” tuturnya.

Maraknya anjal dan gepeng di Makassar lantaran pemerintah kota belum memiliki lingkungan pondok sosial (Liposus) yang menampung anjal dan gepeng. 

“Kita akan bahas anggaran perubahan pekan ini dan harus men-support penganggaran. Nanti kita akan awasi,” kata dia.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.