Opini: Kerjasama RRT (Bahaya Laten Indonesia)

Terkini.id, Makassar – Setelah menggoreng isu Radikalisme, diam-diam pemerintah melakukan perpanjangan kerja sama dengan Singapura, ia merupakan salah satu negara yang bergabung dalam RRT (Rakyat Republik Tiongkok). Dalam pertemuan Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, dalam pertemuan tersebut membahas tentang kerja sama keuangan bilateral antara Bank Indonesia (BI) dan Monetary Authority of Singapura (MAS). Kesepakatan ini dilakukan pada saat Leaders Retreat antara Pemerintah RI dan Singapura di Singapura, (SindoNews.com, Selasa (8/10/2019).

Kedua kepala Negara tersebut mengharapkan agar BI dan MAS dapat segara menindaklanjuti kesepakatan tersebut dan memastikan agar kerja sama keuangan antara BI dan MAS tersebut dapat diperpanjang 1 Tahun ke depan sebelum berakhirnya perjanjian.
Pada 5 November 2019 dilakukan penandatanganan perpanjangan kerja sama antar ke dua Negara tersebut, dengan tujuan memperkuat kerja sama keuangan antara Indonesia dan Singapura. Dalam rangka mendukung stabilitas moneter dan pendalaman pasar keuangan, ke dua Negara tersebut berharap “Penguatan kerja sama antara negara yang terus diperkuat oleh Indonesia diharapkan dapat mendukung ketahanan ekonomi bangsa” jelasnya.
Hasil dari perpanjangan tersebut lahirlah beberapa bentuk kerja sama pendanaan proyek-proyek infrastruktur yang ditawarkan langsung oleh Presiden Indonesia. Diantaranya, proyek kereta api Makassar-Parepare dan lapangan udara di Labuan Bajo. Bukan hanya itu keduanya juga ingin mendorong peningkatan kerja sama di bidang perdangangan elektronik, teknologi financial, layanan data, pengembangan techno park, serta regional innovation.
No Free Lunch kata yang tepat untuk kerja sama tersebut, sebagaimana tabiat dari orang-orang Tiongkok sendiri, segala sesuatu pasti ada di baliknya. Segala bentuk hasil perjanjian tersebut, sangat jelas Singapura sedikit demi sedikit menguasai Indonesia.

Sedangkan dari segi keuangan antara Singapura dan Indonesia memiliki mata uang yang berbeda dalam pergantian mata uang Indonesia akan mengalami kerugian. Ditambah lagi Bank Indonesia (BI) mendukung komitmen pemerintah untuk terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur. Dengan reformasi struktrural dan penguatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) serta “sinergi antar insititusi diperlukan untuk mendukung akselerasi pembangunan infrstruktur dalam mencapai visi Indonesia maju 2045” ujar Deputi Gubernur Bank Indonesia Rosmaya Hadi (Jakarta.Kamis /11/2019).

Anggaran yang digunakan dalam kerja sama bukanlah dana yang sedikit Rp.6.421 triliun besar dana yang akan digunakan. Pemerintah gontorkan dana besar-besaran, sehingga berimbas pada kemelaratan rakyat seperti penaikan iuran BPJS. Lagi-lagi rakyat menjerit, nyawa ibarat di ujung tenggorokan, ingin mengadu namun pemerintahlah jadi pelaku utama.

Parahnya di periode kedua ini Presiden Joko Widodo akan menggenjot pembangunan infrastruktur, lantaran beliau meyakini infrastruktur penting untuk memikat para investor. Singapura merupakan salah Negara Tiongkok investor terbesar di Indonesia. Maka, jika ada teriakan pemerintah lebih tertarik kepada kapitalis (pemilik modal) karena menguntungkan, dibanding kepada rakyat itu beralasan.

Indonesia makin di ujung tanduk, kaum kapitalis begitu rakus di tambah penguasa yang welcome dengan penjajah. Dengan bertambahnya jumlah investor yang dilakukan oleh Singapura, maka tampak jelas Indonesia di ambang kehancuran. Selanjutnya kebutuhan SDM dalam projek kerja sama tersebut otomatis menggunakan TKA yang notabene dari bangsa Tiongkok.
Masyarakat lokal akan semakin sulit menemukan lapangan pekerjaan, angka pengangguran akan semakin melejit.
Tampak dari kebijakan pemerintah hanya kemudian memikirkan pembangunan infrastruktur yang dapat mewujudkan Indonesia maju di 2045.

Pada nyatanya hanya angan-angan saja, faktanya masyarakat masih pada kondisi berkembang dan belum adanya wadah yang diberi oleh pemerintah untuk masyarakat agar berjalan sesuai visi yang akan di capai. Apakah standar banyaknya infrastruktur (beton-beton) menjulang tinggi bisa Indonesia bisa dikatakan sejahtera? Padahal dari berbagai lini kehidupan semakin terpuruk!

Lantas Bagaimana Islam memandang hal tersebut??

Islam merupakan satu-satunya agama yang Allah turunkan bukan berperan sebagai spiritual semata. Namun, sekaligus sebagai ideologi aturannya berasal dari Rabb Pencipta Alam semesta.

Politik ekonomi Islam bertolak dari pandangan yang mengarah ke bentuk masyarakat yang hendak di wujudkan, Islam mengarahkan pandangannya untuk memenuhi kebutuhan umat. Negara mengatur segala urusan di segala sektor, baik sektor industri, pertanian, perdangan dan pembangunan, hingga mencapai tingka produksi semaksimal mungkin.

Pemimpin dalam Islam tegas dalam mengambil kebijakan dan menolak segala bentuk kerja sama dengan Negara yang jelas-jelas dzolim ingin memprivatisasi. Segala bentuk investasi dan pengelolaan dana asing tidak diperbolehkan, termasuk larangan memberikan hak istimewa terhadap pihak asing. Sehingga, Negara menjadi terkuat sebab segala sesuatunya di lakukan dengan mandiri. Didukung dengan masyarakatnya yang memiliki skill di atas rata-rata. Sebab aturan Islam pun mengatur kepemilikan (individu, masyarakat (umum), dan negara).
Sangat jelas bahwa perpanjangan kerja sama dan bentuk proyek-proyek pendanaan yang dilakukan oleh Negara Indonesia dengan Singapura (RRT) merupakan kesalahan fatal, karena secara tidak langsung Presiden Indonesia telah membuka ruang kepada asing untuk menguasai Indonesia dari segala aspek hingga pengambilan kekuasaan.
Sebagaimana yang terjadi dengan Negara Singapura hingga di kuasai China. Akankah terjadi dengan Indonesia?Wallahua’lam Bissawab..(irp).

 

Citizen: Suriana Binti Ardi (Mahasiswi UIN Alauddin Makassar)

Berita Terkait